. . .

Paripurna Penampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD-P 2018

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung menggelar rapat paripuran di gedung DPRD setempat, Senin (17/9/2018). Rapat dengan dua agenda sekaligus ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi.

Dua agenda sidang paripurna ke – 5 masa persidangan I tahun sidang 2018-2019 adalah penyampaian nota keuangan dan raperda APBD TA 2019 serta penyampaian Raperda Bank Pasar. Kemudian penyampaian laporan Banang dan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Perubahan 2018.

Sidang paripurna itu dihadiri Wali Kota Bandarlampung Herman HN serta seluruh pejabat dan kepala dinas dilingkungan Pemkot Bandarlampung serta puluhan anggota DPRD setempat.

Wali Kota Herman HN mengatakan pertimbangan diajukan raperda tersebut sejalan dengan pembangunan di Kota Tapis Berseri yang semakin pesat.

Dalam paripurna itu juga Herman HN mengatakan bahwa bank pasar akan berubah badan hukumnya menjadi Perseroan terbatas bank perkreditan Waway Lampung.

Dalam paripurna tersebut, DPRD Bandarlampung menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2018 yang diajukan pemkot setempat. Hal itu ditandai dengan penandatanganan KUA PPAS.

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan setelah ini, proses selanjutnya adalah menyusun kegiatan di tiap-tiap OPD. “Ini baru tentang pagu KUA PPAS, tentang kegiatannya kegiatannya nanti OPd yang menjabarkannya di RKA (rencana kegiatan anggaran). Jadi yang sudah ini baru pagu tiap-tiap OPD,” kata Wiyadi usai rapat paripurna.

Wiyadi menjelaskan di APBD P 2018 ini tidak ada kegiatan baru melainkan penataan mana kegiatan yang belum terlaksana saja. “Hanya penataan kembali, kita fokus ke APBD induk 2019, yaitu belanja langsung lebih besar porsinya daripada belanja tidak langsung,” kata dia.

Wali Kota Bandarlampung Herman HN menjelaskan setelah selesainya rancangan KUA PPAS, pihaknya akan mengebut penyusunan R APBD Perubahan agar segera disahkan tepat waktu sehingga tigak mengganggu pembangunan di Kota Tapis Berseri ini. “R APBD perubahan sedang kita susun agar segera disahkan bersama,” kata Herman HN. (jef/hkw)