. . .

Panitia Pilpratin di Pekon Walor Diduga Ceroboh

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESIBAR- Gelaran pilihan pratin (Pilpratin) tahun 2018 di Pekon Walor, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) diduga panita penyelenggara ceroboh. Pasalnya menurut masyarakat pekon tersebut, Ahmad mengatakan, banyak suara yang rusak mencapai 280 surat suara, sedang kan untuk daftar pemilih pekon (DPT) sebanyak 560 surat suata.

“Kecerobohan panitia Pilpratin tersebut amat terlihat dengan adanya 280 surat suara yang tidak sah padahal seharusnya surat suara yang dianggap tidak sah tersebut, justru sah. Gimana tidak orang coblosan pada surat suara tersebut meskipun dua kali di coblos tapi masih dalam satu kotak yang sama, seharusnya itu sah, “ungkapnya kepada translampung.com, Kamis (19/10) di rumahnya.

Dijelaskannya, ketua panitia di TPS tersebut langsung memponis surat suara tidak tersebut tidak sah sedangkan di pekon lain surat suara seperti itu dianggap sah. Selain itu juga panitia sebelum melakukan penghitungan surat suara tidak terlebih dahulu membacakan aturan tata tertib suara sah yang mempunyai enam poin dan pada poin ke terahir tersebut menyampaikan selama masih didalam kolom meskipun di coblos hingga dua kali atau lebih masih dianggap sah.

“sehingga oleh kelalaian panitia tersebut maka hasil yang di peroleh oleh lima calon peratin yang melakukan pertarunggan tersebut di TPS Pekon Walor sangat minim suara seperti, Urut satu Yoyon Yupriza 82 suara. Nomor urut dua Evi Ardiansah 74 suara. Nomor urut tiga Ridwan 38 suara. Nomor urut empat Maksudil Hayat 18 suara dan yang kelima Yuliansah 16 suara sah, “terangnya.

Sementara, Evi Ardiansyah calon nomor urut dua, 74 perolehan suara tersebut mengharapkan hal tersebut agar bisa di hitung ulang surat suara yang dianggap panitia tidak sah tersebut, sehingga semua bisa jelas dan tanpa ada kecurigaan antara satu dengan yang lain.

“Kami tidak bisa komplain terhadap surat suara yang seharusnya sah dan dianggap tidak sah karna ternyata tidak dibacakan oleh panitia di poin 6 kolom suara sah, “keluhnya.

Diterangkannya, kami sudah mempertanyakan hal tersebut kepada panitia dan panitia berdalih saksi tidak ada yang komplain. Karna saksi tidak ada yang komplain maka persoalan ini akan diselesaikan di penghujung penghitungan suara. Sedangkan di penghujung penghitungan suara tidak ada penyelesaian sama sekali.

” Kepada pemerintah Kabupaten Pesibar dalam hal ini bagian tata pemerintah agar kiranya bisa kroscek kelapangan dan menghasilkan putusan yang baik dan bisa diterima oleh masyrakat, sehingga bisa menjadikan pemilihan yang kondusif dan transparan sesui dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga pihaknya telah mengajukan gugatan ke panitia yang di truskan melalui LHP, dan akan diteruskan ke kekecamatan selanjutnya ke bupati melalui Tapem, “tandasnya.

Sementara, angota LHP, Razwan membenarkan bahwasanya hingga saat ini sudah masuk dua berkas, yang pertama hasil pemilihan, dan poin kedua gugatan ke panitia ditujukan kepada LHP dan LHP sudah melanjutkan ke kecamatan, dan kami menunggu hasil putusan dari bupati.

“Semua sudah kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan aturan, tinggal menunggu hasil dari pusat alias Bupati, seperti apa nantinya apakah akan dilakukan penghitungan ulang atau gimana, “ucapnya.

Dilain sisi dihubungi via telpon Sekretaris penyelengara pilpratin Pekon Walur, Mat Zaki mengatakan, hal tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat sebelumnya sudah dibacakan dan diberitahu jauh hari sebelumnya.

“Selain itu terlihat saat perdana penghitungan suara yang di mulai oleh PJ pratin Pekon Walur dan ditemukan surat suara yang didalam lipatannya ada pencoblosan hingga dua kali. Dan saat ditanya kepada para saksi masing-masing calon mereka menyampaikan itu tidak sah sehingga panitia memberlakukan surat seperti itu tidak sah, “ujarnya.

Dan pada saat itu juga, lanjut ia tidak ada yang komplain baik saksi dan lima calon tersebut sehingga kami menggap hal tersebut sudah pas dan sudah sepakat semua akan tetapi saat surat semakin banyak mulai ada yang komplain. ” jika mereka komplai dari awal baik saksi maupun calon peratin tersebut mungkin kejadiannya tidak seperti saat ini. Semoga semua bisa segera teratasi, “pungkasnya.

Selain itu, Kabag Tapem Kabupaten Pesibar, Sukmawati mengatakan seharusnya surat suara yang pencoblosan hinga dua kali itu sah jika mengacu pada tempat pemilih di pekon lain.

“Selama ada sanggahan dari calon pada pemilihan tersebut kita akan tindak jika tidak ada sanggahan pihak Tapem tidak bisa berbuat, mengingat sepenuhnya sudah diserahkan kepada panitia Pilpratin, “ungkapnya.

Hingga saat ini, menurut dia sudah ada sanggahan dari salah satu calon yang masuk ke Tapem dengan hal tersebut maka pihak tapem akan menembuskan surat sanggahan kepada bapak bupati guna di tindak lanjuti nantinya.

“Setelah sampai pada bupati melalui Tapem, maka tindakan kita akan kroscek kelapangan dan nantinya akan dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah tersebut, supaya semua bisa teratasi tanpa ada yang dirugikan, “tandasnya. (r7)