. . .

Panglima TNI Minta Kenaikan Anggaran

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengakui rapat gabungan bersama Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR-RI untuk membahas soal pengajuan pagu anggaran TNI tahun 2018-2019. Dalam rapat itu, Panglima TNI mengakui sudah disetujui pagu anggaran kepada TNI sebesar Rp 106 triliun lebih. Namun, TNI sendiri meminta agar pagu anggaran mereka ditambah menjadi Rp 107 triliun lebih.

“Kita hanya membahas mengajukan pagu anggaran.  yah, pagu anggaran yang sudah disetujui Rp 106 triliun koma sekian, kemudian kita minta tambahan Rp 107 triliun koma sekian  gitu,” kata Panglima kepada wartawan di ruang Komisi I DPR-RI, Rabu (5/9).

Permintaan Panglima TNI untuk menambahkan pagu anggaran TNI tak lepas dari rencana pembangunan organisasi di kawasan Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua. “Utamananya untuk pembangunan organisasi baru di wilayah timur, yakni di Sulsel, Papua dan Sorong,” ucap Panglima.

Dia melanjutkan, pembangunan organisasi baru yang dimaksud adalah pembangunan perumahan prajurit dan dermaga yang belum ada. Tak hanya itu, Panglima juga mengakui, material khusus untuk pasukan khusus pun belum dimiliki oleh TNI di tiga daerah tersebut. “Organsiasi baru ya. Gedung aja belum punya, perumahan prajurit juga belum punya, kemudian dermaga belum punya. Harus kita ajukan termasuk adalah Kopsus TNI,” bebernya. “Gedung juga belum punya, kemudian material khusus untuk pasukan khusus belum punya yah. Makanya kita siapkan dan ajukan,” tutupnya.

Anggaran Koopsusbag Menunggu Kepres

PENGUSULAN pagu anggaran TNI sebesar Rp 107 triliun dipastikan sudah final. Sekreteris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan)  Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan, pagu anggaran TNI yang diperuntukan untuk semua kebutuhan mereka sudah final.

Meski dalam presentasi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ada beberapa anggaran belum dimasukan dalam pagu anggaran secara keseluruhan, Sekjen Menhan memastikan hal tersebut sudah dirincihkan secara keseluruhan oleh Panglima TNI.

“Yang jelas 100 persen itu Rp 107 triliun sekian sudah dibagi secara propesional. Penentuan Mabes TNI berapa, TNI Angkatan Darat berapa, Angkatan Udara berapa, sudah dijabarkan,” kata Sekjen Menhan kepada awak media, Rabu (5/9).

Dikatakan Hadiyan, meski pagu anggaran TNI sudah final, namun anggaran untuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) belum diputuskan, karena harus menunggu Keputusan Presiden (Kepres) tentang apa saja yang dibutuhkan oleh Koopsusbag. “Jadi ada persentasinya semua. Sementara ini Koopsusbag belum karena itu nunggu Kepres dulu. Kepres itu masih dibicarakan dulu, kita masih rancang dulu prosesnya dengan Mabes TNI, apa kira-kira pengadaan untuk Koopsus itu,” ucapnya.

Karena belum ada Kepres soal anggaran Koopsusbag, Hadiyan menuturkan bahwa pengusulan Panglima TNI itu akan dimintai rincian pengeluaran dari Menteri Keuangan terkait penggangaran dan oengelolaan organisasi yang maksudnya Panglima TNI di kawasan Timur Indonesia.

“Kepresnya belum ada ya. Jadi anggaran Rp 1,5 triliun yang disampaikan Panglima itu akan dimintai perencanaannya. Kemenkeu pasti akan menanyakan dasar pengeluaran itu soal apa penganggaran uang itu dan organisasi itu dasarnya apa,” jelasnya. Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan agar Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun kepada Koopsusbag. (RBA/FIN/tnn)