P3ABL Siap Ikuti Aturan Kemendagri

0
290
views

Angkot harus Berbadan Hukum

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Persatuan Pengusaha Pengemudi Angkutan Kota Bandar Lampung (P3ABL) mengaku siap mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 101 tahun 2014, tentang kepemilikan kendaraan angkutan kota yang harus berbadan hukum.

Ketua P3ABL Daud Rusdi mengaku, aturan seperti ini sudah ada pada Permenhub dan Undang-Undang Lalu Linta. Hanya saja, penerapannya tidak berjalan.

“Kalau aturan pemilik angkot harus berbadan hukum itu sudah lama, tapi nggak berjalan, dan baru Permendagri no 101 ini yang baru disosialisakan dan mulai di berlakukan,” kata Daud Rusdi saat dihubungi melalui telepon selularnya, Senin (20/2).

Menurut dia, apapun aturannya, pihaknya akan tetap patuh asalkan aturannya jelas. Tapi, jika tidak ada aturannya kami akan melawan.

“Kami ini patuh aturan, buktinya sejak tahun 2014 kami sudah siapkan koperasi sebagai badan hukum kami. Tapi nyatanya aturan tidak berjalan, makanya koperasi yang disiapkan belum berjalan maksimal,” jelas dia.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung terkait sosialisasi Permendagri ini.

“Saya sudah datang ke kantor Dispenda mau nanyain mengenai badan hukum yang bagaiman untuk angkot ini. Tapi, nggak bisa ketemu dengan Kadisnya, mungkin prosedurnya harus melalui surat resmi,” beber dia.

Untuk saat ini, lanjut dia, angkot di Bandarlampung belum bisa melakukan pembayaran pajak di samsat. Makanya, P3ABL akan melakukan perundingan dulu dengan Dispenda, biar bisa bayar pajak.

“Belum ada yang bayar pajak. Tapi, bukan karena kita nggak taat pajak, karena memang aturannya yang melarang. Untungnya pak Polisi mengerti dengan keadaan, karena memang belum bisa bayar pajak kalau angkot itu belum berbadan hukum,” imbuh dia.

Yang jelas, sambung Daud, seluruh anggota P3ABL ini taat pajak, kalaupun sekarang belum bayar pajak, pihaknya masih menunggu prosedurnya yang bagaimana dari Dispenda, agar kami bisa bayar pajak. “Kita ini taat pajak, kalau memang bener aturannya akan kita ikuti,” tutur dia.

Terpisah, Sekretaris Dispenda Provinsi Lampung, Rojali membenarkan turunnya permendagri mengharuskan kendaraan atau angkutan umum berbadan hukum BUMN, BUMD, PT ataupun koperasi. “saat ini kami masih mencari solusi terbaik untuk mereka seperti apa. Ada kendala dilapangan misalnya pengusaha yang hanya memiliki satu kendaraan. Belum lagi dengan diberlakukannya peraturan ini dispenda lebih dirugikan, karena lebih rendah pajaknya,” ungkapnya.

Adapun solusi sementara untuk mengatasi permasalahan ini, sebelum jatuh tempo pajak pihaknya bekerjasama dengan ditlantas polda Lampung bisa menunda pembayaran pajak dan memberikan surat jalan sementara. “sudah ada kesepakatan dengan pemilik angkot pribadi yang belum berbadan hukum. Agar didaftarkan di samsat, nanti sama polisi dibuatkan surat jalan selama satu bulan,” tambahnya.

Sebelum memiliki solusi permanen, pihaknya belum melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota. “jadi sementara mencari solusi dulu tim kami akan ke pusat besok (hari ini) untuk konsultasi. kalau sudah ada solusi baru kami sosialisasikan. Mudah mudahan bisa ada penghapusan denda pajak nantinya,” pungkasnya.(jef)