| Written by ledi, on Senin, 01 Februari 2010 | 00:15 |
| Views |
26  |
|
Aksi unjuk rasa yang dilakukan pemuda dan mahasiswa di kota-kota besar Indonesia, Kamis (28/1), merupakan tamparan keras bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), termasuk Wakil Presiden Boediono. Dengan menyerang kinerja pemerintah yang dinilai memiliki "rapor merah", figuritas dan citra SBY terkesan mulai luntur.
SBY tidak bisa lagi menyandarkan pemerintahan dan kekuasaannya pada politik praktis semata. Pemerintahan tetap harus bersandar pada hakikat pembangunan yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
SBY telah menjadi bagian dari sejarah dalam demokratisasi di Indonesia. Pada 2004, ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, ia mengalahkan incumbent Megawati Soekarnoputri di putaran kedua.
Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, untuk kedua kalinya SBY terpilih sebagai Presiden RI. Ia menyingkirkan lawan-lawannya dengan menang telak hampir 70 persen pada putaran pertama.
|
|
| Written by ledi, on Sabtu, 30 Januari 2010 | 00:13 |
| Views |
21 |
|
Oleh: Salahuddin Wahid
PERTANYAKAN di atas diajukan banyak pihak menanggapi wafatnya KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (GD). Namun, karena GD adalah tokoh multifungsi, pertanyaannya harus dispesifikasikan; pengganti GD dalam kapasitas apa? Sebagai tokoh PKB atau tokoh NU? Sebagai pemikir dan pejuang HAM serta pelindung kaum minoritas? Atau sebagai tokoh pembaruan Islam?
Tampaknya, hampir tidak mungkin mencari pengganti GD di dalam PKB. Perolehan suara PKB turun drastis dalam Pemilu 2009 akibat digesernya GD dari ketua umum Dewan Syura DPP PKB. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa tanpa GD, sebenarnya PKB sudah tidak ada artinya. Yenny Wahid tidak dapat menjadi pengganti GD di PKB.
Yang dapat mengganti fungsi GD di dalam PKB hanyalah islah antara kedua kubu, apalagi kalau ditambah PKNU. Momentum wafatnya GD seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Tampaknya, semua kubu bicara tentang islah, tetapi persepsinya berbeda-beda sehingga sulit dicapai islah yang nyata.
|
| Written by ledi, on Sabtu, 30 Januari 2010 | 00:13 |
| Views |
24 |
|
Oleh: Saratri Wilonoyudho
GERAKAN kaum muda pada 28 Januari 2010 kemarin pada dasarnya adalah gerakan moral agar pemerintah tetap berjalan di rel yang telah ditentukan UUD 1945, yakni tetap pro-rakyat. Gerakan itu muncul dari ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan selama ini, terutama yang tidak pro- rakyat, serta untuk mengkritisi berbagai kasus korupsi yang tidak tuntas hingga saat ini.
Keterbukaan informasi sebagaimana diperlihatkan dalam sidang MK yang kemudian menyeret Anggodo ke bui dan sidang kasus Bank Century, pada satu sisi memang berdampak positif karena rakyat dapat mengontrol dan mengetahui seberapa jauh kesungguhan para aparat negara dan wakil rakyat untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun, dengan keterbukaan informasi tersebut, rakyat akhirnya juga dapat menilai sendiri seperti apakah kelakuan para aparat negara dalam mengelola negeri ini.
|
| Written by ledi, on Sabtu, 30 Januari 2010 | 00:10 |
| Views |
21 |
|
SERATUS hari pertama duet SBY-Boediono pungkas kemarin. Penanda bahwa Presiden SBY dan kabinetnya telah melewati saat-saat krusial, seperti halnya pesawat yang sedang dalam lima menit pertama meninggalkan landasan, adalah aksi demonstrasi di berbagai penjuru kota di negeri ini. Meski demo marak di mana-mana, secara garis besar aksi-aksi massa kemarin relatif damai dan tertib. Presiden bisa beraktivitas seperti biasa. Dan, di Surabaya, misalnya, pengunjuk rasa malah ditemui Gubernur Jawa Timur H Soekarwo, tanpa rasa khawatir soal keamanan. Demonstrasi, kalau begini modelnya, pasti akan mendewasakan kehidupan demokrasi kita. Besar, tapi tidak menakutkan.
|
| Written by ledi, on Jumat, 29 Januari 2010 | 00:13 |
| Views |
31 |
|
Oleh Anang Sulistyono
Ada elite negara meminta kepada rakyat untuk menyikapi kebijakan pemerintah mengenai "peristiwa khusus" terkait penyelamatan kondisi darurat dengan arif, lapang dada, atau tidak dengan reaksi yang berlebihan. Apalagi, dengan gerakan radikal dan menyebarkan opini bercorak praduga bersalah atau memproduksi fitnah di mana-mana.
ermintaan itu mengesankan kalau yang rentan berposisi sebagai pengganggu atau pembuat chaos di tengah masyarakat adalah rakyat kecil yang menolak dan bereaksi mengkritisi dan melawan kebijakan pemerintah. Seolah-olah mereka inilah yang akan atau sedang berdosa, sehingga layak untuk diingatkan, disadarkan atau ditobatkan supaya menjadi rakyat yang patuh kepada penguasa (umara), tidak menempatkan dirinya secara vis a vis dengan negara, dan selalu tunduk pada sabdo pandito ratu.
|
|
|
|
|
|
|
|
Halaman 1 dari 34
|
Opini
28 Tamu online