Ombudsman RI Rekomendasikan Empat Poin

0
181
views

Selesaikan Sengketa Lahan Way Dadi

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Ombudsman RI mengeluarkan empat rekomendasi untuk menindaklanjuti penyelesaian laporan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas ST-2) Waydadi, Korprijaya, Sukarame, Bandarlampung, pada Rabu (14/6).

Empat poin itu di antaranya menyampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI bersama Kantor Wilayah BPN Lampung untuk melakukan gelar kasus permasalahan tanah Waydadi.

’’Itu juga termasuk tata cara pemberian HPL milik pemerintah Lampung dan hak-hak lain sebagaimana lokasi yang dimaksud,” ujar Ketua Pokmas ST-2 Waydadi Baru Armin Hadi dalam press release-nya yang dikirimkan kemarin (18/6).

Dalam rilis itu dijelaskan juga bahwa Ombudsman menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Pemprov Lampung terkait usulan tata cara pemindahtanganan atau penjualan aset pemerintah daerah pada masyarakat. Tak hanya itu, nantinya Ombudsman menyampaikan untuk berkoordinasi antara Provinsi Lampung dengan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) untuk meminta petunjuk atau pertimbangan teknis keuangan.

”Termasuk tata cara pemindahtanganan atau penjualan kepada masyarakat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Poin terakhir yang dijelaskan Ombudsman, pihaknya akan meminta pada masyarakat Way Dadi untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, proaktif, berkoordinasi dengan Pemprov Lampung dan Kementrian ATR/BPN,” lanjut Armin.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, turut hadir koordinator Tim IV Ombudsman RI beserta dengan anggota atau staf, perwakilan Kementerian ATR/BPN, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan kantor wilayah BPN Lampung, Pokmas ST-2. Sementara perwakilan Pemprov Lampung tak ada yang hadir.

”Pertemuan itu kami lakukan untuk menyampaikan beberapa hal terkait hak pengelolaan tanah di lokasi Way Dadi, Kopri Jaya,” ungkapnya.

Sebelumnya, pertemuan ini berdasarkan surat ketua Ombudsman RI nomor 833/ORI-SRT/VI/2017 yang berisikan undangan pertemuan tindaklanjut penyelesaian laporan atau pengaduan kelompok masyarakat tertib tanah (Pokmas ST-2) kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, Sukarame. Bandarlampung.

Diketahui, lima ribuan warga di tiga kelurahan masing-masing Waydadi, Waydadi Baru, dan Korpri Jaya resah sejak munculnya rencana Pemprov mengambil alih lahan yang sudah mereka tempati puluhan tahun. (tnn)