Ombudsman Soroti Pelayanan Zona Merah dan Kuning

0
601
views
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Foto: Heru/translampug.com

Translampung.com-Dari hasil penilaian Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung tersebut masih banyak terdapat produk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Hal ini terlihat masih adanya produk pelayanan yang masuk di zona merah dan kuning dirsen pantaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dari 50 produk pelayanan yang dinilai 90 persen berada di zona hijau, 8 persen di zona kuning dan 2 persen di zona merah. Sementara Pemkot bandarlampung dari 49 produk pelayanan 94 zona hijau, 6 persen di zona kuning dan 0 persen di zona merah.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf pada ekspose kinerja selama tahun 2016, dan sementara itu Untuk Kabupaten Tanggamus, dari 48 produk layanan yang dinilai, 67 persen berada di zona hijau, 31 persen
zona kuning dan 2 persen di zona merah, kemudian kota Metro dari 42 produk layanan, yang dinilai 67 persen berada dizona hijau, 19 persen di zona kuning dan 14 persen dizona merah dan untuk Kabupaten Lampung Selatan dari 56 produk pelayanan terdapat 60,7 persen dizona hijau, 30,4 persen dizona kuning dan 8,9 persen berada dizona merah.

Nur Rakhman mengatakan Masih banyaknya produk pelayanan yang berada dizona kuning dan merah, dan Ombudsman terus mengingatkan Pemerintah Daerah tersebut untuk memperhatikan instansi terkait, sebab 5 pemerintah daerah tersebut telah dilakukan penilaian sejak tahun 2015, bahkan
untuk Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandarlampung sudah sejak tahun 2013.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf mengingatkan kepala daerah di 5 pemerintah daerah tersebut agar memberikan perhatian serius terhadap pelayanan publik di daerahnya yang masih masuk didalam zona kuning dan zona merah.

“Kepala daerah juga harus tegas jika instansi pelayanan publik ditempatnya yang masih tidak sesuai standar pelayanan,” kata dia, Senin lalu (20/2).

Nur Rakhman Yusuf juga mengajak masyarakat dan Pers untuk terus mengawal pelayanan publik, karena tanpa peranserta masyarakat tentunya hal tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Peran serta masyarakat tersebut dalam arti untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman yang nantinya akan dilakukan ivestigasi dan memperingatkan instasi pemerintah penyelenggara pelayanan tersebut.

“Ombudsman juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal dan mengontrol kinerja pemimpinnya dalam hal pelayanan publik. Tidak bisa hanya Ombudsman saja tetapi masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi faktor penting untuk mengawasi secara langsung. Bila mana ada pelayanan yang
tidak sesuai prosedur maka masyarakat sebaiknya segera melapor ke Ombudsman,” ujarnya.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung juga menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan laporan atas pengaduan dari masyarakat maupun investigasi atas inisiatif Ombudsman sendiri. Dari 835 Laporan pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung instansi yang paling banyak di laporkan di provinsi Lampung yaitu Lembaga kepolisian yakni Kepolisian Resort sebesar 556 laporan atau 66,59 persen, Kepolisian Resort Kota sebesar 79 laporan atau 9,46 persen dan instansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 63 laporan atau 7,54 persen.

Nur Rakhman menjelaskan, Salah satu bentuk penyelesaian laporan yang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yaitu terkait Proyek pembangunan jalan Tol yang menghubungkan antara Provinsi Lampung dan Palembang atau yang disebut Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang notabenya merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi. Namun, progres pembangunan JTTS masih menyisakan berbagai permasalahan di masyarakat, seperti permasalahan yang terjadi di Desa Rantau Minyak, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung mengatakan, permasalahan bermula ketika Kepala Desa Rantau Minyak menyebarkan surat pernyataan pemotongan dana pembebasan lahan sebesar 3 persen kepada warga. Dan ada sekitar 142 Kepala Keluarga Desa Rantau Minyak terkena pembebasan lahan untuk proyek JTTS. Menurut Nur Rakhman karena merasa adanya kejanggalan, salah seorang warga melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Rantau Minyak yang diperkirakan akan berujung ke tindak pidana korupsi tersebut kepada Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung, dengan cepat Ombudsman melakukan pemeriksaan secara substantif atas laporan
tersebut.

“Atas upaya yang telah dilakukan Ombudsman akhirnya pungutan liar yang diperkirakan senilai Rp
2,4 Milyar dari 142 kepala keluarga tersebut bisa digagalkan,” ujar Nur Rakhman.

Nur Rakhman Yusuf juga mengatakan, kedepan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung juga terus memperhatiakan adanya dugaan pungli terkait ganti rugi pembebasan jalan tol tersebut mengingat masih banyak warga yang belum mendapatkan ganti rugi.

Nur Rakhman yusuf menjelsakan, selama tahun 2016 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung juga fokus menyelesaikan laporan yaitu dengan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri mengenai dugaan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum berupa penundaan berlarut dalam penerbitan pelat TNKB oleh Polri kepada pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Lampung yang juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia sejak Tahun 2013 s.d. 2016.

Penundaan berlarut (undue delay) dari kewajiban pihak berwenang memberikan pelat TNKB telah menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat banyak sebagai pengguna layanan.

“Menyikapi penundaan berlarut oleh pihak berwenang untuk memberikan pelat TNKB kepada pemilik kendaraan Ombudsman melakukan berbagai upaya diantaranya membangun opini kepatuhan aparatur dan masyarakat dalam pelayanan Pelat TNKB melalui media,” kata Nur Rakhman.

Menurut Rur Rakhman, Hal ini juga terus menjadi pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait pendistribusian TNKB di Provinsi Lampung. Selain dua contoh kasus atau laporan yang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut ada beberapa laporan yang juga masih dalam proses penyelesaian oleh Pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung diantaranya Laporan terkait BPJS Kesehatan dan PDAM yang saat ini masih menjadi perhatian
serius Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.(*)