Oknum PNS Diduga Lakukan Penipuan Tidak Pernah Ngantor

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Ada fakta menarik dibalik kasus penipuan honorer yang diduga dilakukan HE, oknum PNS di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandarlampung.

Ternyata pasca menduduki jabatan kasi di dinas ketahanan pangan sejak 25 Januari 2017 hingga saat ini yang bersangkutan tidak pernah ngantor.

Kepastian hal ini diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandarlampung, Kadek Sumarta di kantornya, Kamis (31/1).

“HE nyaris tidak pernah masuk kerja sejak pindah ke sini. Masuk-masuk kalau mau mengambil gaji atau tunjangan kinerja saja,” bebernya.

Atas permasalahan tersebut menurut Kadek, pihaknya telah melaporkan indisipliner yang dilakukan HE ke BKD dan Inspektorat Kota Bandarlampung. Laporan tersebut tertuang dalam surat kedinasan No: 800/116/III.09/2018 tanggal 16 Oktober tahun 2018.

“Sudah kita laporkan secara resmi ke BKD dan ditembuskan ke Inspektorat Kota Bandarlampung. Bahkan, kami juga telah mengusulkan pergantian posisi HE dari Kasi,” jelasnya.

Berkaitan dengan kasus penipuan honorer yang membelit HE dan telah dilaporkan ke Polresta Bandarlampung oleh Andi Winata (33), Kadek menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke aparat penegak hukum.

“Sama seperti yang telah diutarakan sekda, kami juga menyerahkan segala sesuatunya ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

 

Sekedar diketahui, Andi melaporkan HE ke Polresta Bandarlampung karena merasa ditipu sebesar Rp20 juta dengan iming-iming dapat diterima menjadi tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung.

Karena hingga berjalan dua tahun dirinya tidak juga diangkat menjadi honorer seperti dijanjikan HE, sedangkan uang sebesar Rp20 juta telah disetorkan dengan system pembayaran dua termin.

Alhasil, warga Jalan Kamboja, Kampung Doseran, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ini mengadukannya ke Polresta Bandar Lampung, Minggu, 27 Januari 2019.

Andi menuturkan, kejadian ini bermula pada Oktober 2016. Saat itu, ia dalam kondisi bingung terhadap nasibnya yang tak jelas. Ia saat itu menjadi juru parkir berstatus tenaga kerja sukarela (TKS) di Dishub.

“Kenapa saya masih kayak gitu saja. (Kebutuhan) Ekonomi makin tinggi. Tahu sendiri kan,” ungkap Andi saat menggelar konferensi pers di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Senin, 28 Januari 2019.

Andi pun curhat kepada temannya, Ardian, yang bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

“Terus katanya (Ardian) akan bantu saya jadi honor di Dishub Kota,” tuturnya.

Singkat cerita, Andi dikenalkan kepada HE, PNS yang mengaku menjabat kepala bidang angkutan di Dishub Kota Bandar Lampung.

“Itu masih tahun 2016. Saya telepon dan dia (HE) meminta uang Rp 20 juta kalau ingin jadi tenaga honor,” kata Andi.

Andi langsung membicarakan permintaan tersebut dengan keluarganya.

“Pada bulan Oktober 2016 itu juga, saya serahkan uang Rp 20 juta. Saya bayar dua kali dengan jeda seminggu,” terangnya.

Setelah uang tersebut diberikan, HE menjanjikan Andi bisa bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan pada awal 2017.

“Awalnya 2017 katanya (SK) keluar. Tapi, gak keluar juga. Kemudian diminta sabar, dan di pertengahan tahun 2017 bulan Juli, saya tanya lagi, gak keluar,” kata Andi.

“Lagi-lagi, kata dia, diminta sabar dan nunggu akhir tahun. Akhir tahun sudah berlalu. Tahun 2018 saya telepon lagi, katanya sabar, belum ada,” imbuhnya.

Karena merasa malu pada keluarga, dan sering adu mulut dengan istri, Andi pun nekat mendatangi HE di rumahnya dengan diantar oleh Ardian.

“Itu Januari 2018, diantar oleh Ardian, untuk meminta kejelasan. Sampai sana, dibilang begini, begitu, suruh sabar, belum keluar. Padahal, sampai setengah tahun dijanjikan,” tuturnya.

“Lagi-lagi, kata dia suruh nunggu bulan Juli sampai Oktober. Tapi, gak ada hasil. Dan baru bulan Januari 2019, dia sudah tak berdinas di Dishub. Dia mengeluarkan surat pernyataan yang berisi akan memulangkan uang tersebut,” lanjutnya.

Deswandi Aidiyan, kuasa hukum Andi dari Kantor Hukum Deswan, RH Hasibuan and Patner, mengatakan, sebelum mengajukan laporan dengan nomor LP/B-1/413/1/2019/LPG/SPKT/Resta Balam tanggal 27 Januari 2019, pihaknya sudah melakukan mediasi.

“Sebelum kami tindak pindana penipuan dan penggelapan, sudah kami lakukan mediasi. Tapi, akhirnya (HE) sepakat akan mengembalikan uang Rp 20 juta dengan bukti tertuang dalam kuitansi,” katanya.

“Dia berjanji tanggal 8 Januari 2019 akan mengembalikan uang tersebut. Tapi, ternyata tetap saja tidak terealisasi. Hingga kami kasih tenggang tiga hari,” imbuhnya.

Namun hingga 8 Januari 2019, kata Deswandi, janji pengembalian uang tidak kunjung terjadi.

“Sampai kemarin, 27 Januari 2019, tak ada pembayaran. Kami laporkan tindak pidana penggelapan dan penipuan,” tandasnya. (jef/hkw)