. . .

NJOP Kurang Akurat, Bapenda Terapkan Zonita

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Tanggamus telah menjalankan tahapan zona nilai tanah (zonita) untuk patokan nilai jual objek pajak (NJOP).

Kepala Bappenda Tanggamus, Suhartono mengatakan, selama ini tahapan zonita sudah berjalan. Hal itu memang memakan waktu tidak sebentar.

“Sekarang ini kami survei nilai jual tanah di beberapa tempat dalam rangka menjalankan zonita,” ujar Suhartono, Senin (13/8).

Bappenda Tanggamus menilai memang selama ini NJOP tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan. Untuk merubahnya harus lewati pembuatan zonita. Setelah itu barulah menentukan nilai pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2).

Suhartono mengaku nilai PBB di kabupaten ini termasuk rendah dan tidak sesuai lagi untuk perkembangan jaman untuk itu perlu dirubah. Semua itu demi meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini baru dilaksanakan oleh Tanggamus, sebab dahulu hal-hal terkait PBB ditangani oleh Kantor Pajak Pratama. Lantas dipindahkan ke daerah pengelolaanya, maka data-data dari sanalah yang digunakan. Dan sekarang kami akan tetapkan sendiri,” kata Suhartono.

Ia mengaku, selama ini patokan NJOP  masih gunakan ketetapan yang lama. Contohnya harga tanah di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, yang saat ini kisaran Rp95.000 per meter persegi. Sedangkan dulu tahun 2014 masih Rp12.000 per meter persegi.

Di Kecamatan Gisting, tepatnya di Pekon Purwodadi kini Rp1 juta, padahal dulu Rp41.000 per meter persegi. Begitupun kecamatan lain yang sudah banyak berubah. Jika kondisi di lapangan begitu maka PBB-P2 bisa dinaikan dari yang selama ini. Tentunya itu untuk menambah PAD. Sebab pengisi PAD salah satunya dari PBB.

“Kami nanti juga akan uji publik hasil dari zonita, ada tidak yang keberatan. Selain itu akan mencoba menerapkan pajak hasil dari hasil penyesuaian terbaru di beberapa kecamatan dulu,” terang Suhartono.

Ia menambahkan, untuk yang keberatan tidak bisa langsung menolak. Tetap saja dikenakan hasil penyesuaian. Namun nanti dikenakan pada patokan nilai pajak terendah. Sedangkan rencana patokan nilai PBB-P2 paling cepat terlaksana 2019. Pun akan terlaksana lewat proses penerbitan peraturan daerah (perda). (ayp)