. . .

Nasib APBD-P 2018 Tanggamus, Tunggu RKPD dan Hasil LKPj 2017

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Pemerintah Pusat telah memastikan bahwa tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional-Perubahan (APBN-P) 2018. Pun demikian, Sekretaris Daerah Tanggamus Hi. Andi Wijaya, S.T., M.M. menyatakan, situasi di pusat tidak secara langsung berdampak terhadap pada APBD-Perubahan 2018 di daerah.

Hal itu disampaikan Sekda Tanggamus saat dihubungi Trans Lampung via nomor pribadinya, Senin (16/7) siang. Menurut Andi Wijaya, untuk menentukan APBD-P, ada norma atau aturan tahapan yang tidak bisa dilompati.

“Norma atau aturan tahapan itu, adalah satu rangkaian. Tidak bisa dilewati. Kalau dilompati, maka melanggar Permendagri tentang Penyusunan APBD. Jadi bicaranya adalah tahapan. Insya Allah ada (APBD-P). Optimis saja,” ungkap Andi Wijaya.

Proses penyusunan APBD-P, jelas sekda, diawali dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kemudian melangkah ke Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Setelah KUA-PPAS, barulah menyusuan Rencana APBD-Perubahan. Baru pembahasan APBD-Perubahan.

Proses yang berikutnya, adalah paralel dengan berjalannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Keuangan. Karena di dalam LKPj itu ada angka-angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenan atau angka realisasi. Angka SILPA sebagai bahan untuk menyusun APB-Perubahan.

“Jadi kami belum bisa secara lugas memastikan ada atau tidak APBD-P, jika LKPj Keuangan belum dibahas. Dibahas dulu (LKPj) baru ketahuan akan ada APBD-Perubahan atau nggak. Tahapan-tahapan itu tidak bisa kami lewati. Jadi harus simultan. Kalau kami lewati, nanti kami menyalahi Permendagri tentang Penyusunan APBD,” ujar Andi Wijaya seraya menyebutkan untuk mengupayakan adanya APBD-P.

Dalam LKPj 2017, dia melanjutkan, bisa saja ada masukan dari DPRD agar sebuah kegiatan dilaksanakan tahun ini, dan itu tidak tersusun saat APBD 2018. Maka untuk mengakomodirnya, dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2018.

“Pekan depan rencana ada Paripurna Hasil Pembahasan LKPj 2017. Nanti dilihat apa hasilnya. Sebab untuk LKPj juga perlu persetujuan DPRD, meski pemkab sudah menerima hasil pemeriksaan dari BPK,” terang Andi Wijaya.

Ketiadaan APBN-P, Tak Pengaruhi Kondisi Anggaran Daerah

DITANYA lebih lanjut soal keputusan Pemerintah Pusat yang meniadakan APBN-P 2018, Andi Wijaya menjawab, situasi itu tidak otomatis berdampak terhadap kondisi anggaran di daerah (kabupaten). Karena kata dia, APBD dan APBD-P itu tergantung daerah.

“Artinya, kondisi (keuangan) Pemerintah Pusat berbeda dengan kondisi pemerintah daerah. Mungkin di pusat, sudah tidak ada yang perlu disesuaikan. Sementara di daerah, mungkin ada yang belum teranggarkan di APBD, harus dimasukkan pada APBD-Perubahan. Atau mungkin ada yang sudah teranggarkan, tapi belum sesuai. Untuk itulah, kami akan upayakan ada APBD-P 2018,” tegas Andi Wijaya. (ayp)