. . .

Nasib Alex Noerdin di Korupsi Bansos Sumsel Bakal Ditentukan  

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA, FIN – Nasib Mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos)  Pemprov Sumatra Selatan tahun  2013 nampaknya bakal ditentukan dalam waktu dekat. Pasalnya dugaan kuat keterlibatan Alex Noerdin makin terkuak.

Fakta pada persidangan dua terdakwa perkara Hibah,  di Pengadilan Tipikor Palembang,  Sumsel,  atas nama Ikhwanuddin (Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Ikhwanuddin dan Kaban Pengelolaan Keungan) dan Aset Daerah Laonma Pasindka Tobing yang menyebut bahwa keduanya hanya menjalankan perintah atasan. Atas fakta itu Kejagung menerbitkan Sprindik baru kasus ini.

Saat melakukan pengembangan juga ditemukan dugaan kerugian negara di luar kerugian negara sebelumnya yakni Rp 21 miliar. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan adanya bagi bagi kendaraan roda dua (sepeda motor) senilai Rp 26 miliar.

Dikonfirmasi soal penetapan tersangka kasus ini, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), M Adi Toegarisman hanya tersenyum dan mengatakan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka kasus tersebut. Namun proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos)  Pemprov Sumatra Selatan tahun  2013 masih terus berjalan. “proses penyidikan berjalan terus,” katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/10).

Lalu, disinggung soal apakah ada rencana pemeriksaan terhadap bekas orang nomor satu di Sumatra Selatan tersebut, M Adi menegaskan pada saatnya Alex Noerdin akan dipanggil dan diperiksa kembali oleh penyidik. “bukan rencana dipanggil lagi, tapi pada saat waktunya pasti dipanggil,” tegasnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo pernah menegaskan proses penyidikan kasus ini masih terus berjalan, tidak ada niatan kejaksaan untuk menghentikan penyidikan perkara yang membuat perhatian masyarakat ini. “Jampidsus terus mendalami perkaranya, tidak ada sedikut pun niatan kita untuk menghentikan penyidikan tanpa alasan yang jelas dan tidak ada disparitas perlakuan  indikasi pelaku yang diduga ikut terlibat dalam kasus hibah dan bansos ini,” katanya.

Prasetyo juga pernah menegaskan penyidik terus mendalami dugaan kuat keterlibatan mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin dalam kasus ini.  Jika nantinya dalam pengembangan kasus ini ditemukan bukti dan fakta kuat dugaan Alex Noerdin terlibat, maka tak segan segan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung bakal meningkatkan status bekas orang nomor satu di Sumatra Selatan itu dari saksi menjadi tersangka.

“kita masih dalami, jangan kira kira  , jangan andai andai, kalau memang jadi tersangka ya jadi tersangka, kalau tidak ya tidak , kita lihat seperti apa nanti,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Penyidik memeriksa Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan, Ir. H Heri Amalindo MM. Orang nomor satu di PALI itu untuk sementara diperiksa sebagai saksi, pemeriksaan dilakukan karena Ir. H Heri Amalindo MM menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel dan Plt  Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) saat kasus ini terjadi yakni tahun 2013.

Tak hanya itu, penyidik juga memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Cipta Karya dan Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatra Selatan, Ir Rizal Abdullah sebagai saksi. Namun dua orang saksi tersebut bukan hal yang tidak mungkin jika ditemukan bukti dan dugaan keterlibatannya statusnya ditingkatkan menjadi tersangka.

Pemeriksaan Ir. H Heri Amalindo MM dan Ir Rizal Abdullah yang terkesan diam diam ini akhirnya terungkap berdasarkan penelusuran yang dilakukan Fajar Indonesia Network (FIN) di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis  (4/9).

Sebelumnya, Mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin lebih memilih irit bicara usai menjalan pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos)  Pemprov Sumatra Selatan tahun  2013 yang diduga merugikan negara sekitar Rp21 miliar. Rabu (26/9) lalu.

Alex Noerdin yang kini menjadi Calon anggota Legeslatif (caleg) dari Partai Golkar menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Rabu (26/9). Alex Noerdin juga ogah menjawab pertanyaan awak media masa yang telah menunggunya terkait pemeriksaan. Ia lebih menjelaskan alasan dua kali ketidakhadirannya dalam panggilan penyidik.

Kasus ini berawal adanya  temuan perubahan anggaran tahun 2013. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun dari APBD, lalu diubah menjadi Rp 2,1 triliun. Untuk mengungkap kasus ini ratusan bahkan sampai 1.000 saksi telah diperiksa penyidik,termasuk 140 lembaga swadaya masyarakat yang menerima pencairan dana hibah  dan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin‎.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana untuk bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD sebesar Rp1.492.704.039.000. Lalu pada APBD Perubahan naik menjadi Rp2.118.889.843.100. Dengan rincian Dana Hibah Rp 2.118.289.843.100 dan Dana Bantuan Sosial Rp600.000.000.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan dugaan penyelewenangan  mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan. (Lan/FIN)