Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50559 Library:100131 in /var/www/vhosts/translampung.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1531 Naikkan Ke Tahap Penyidikan -
Naikkan Ke Tahap Penyidikan

Sentra Gakkumdu Pringsewu Terhadap Kasus Kepala SMA N 1 Pardasuka

TRANSLAMPUNG.COM, PRINGSEWU – Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari 3 (tiga) lembaga yaitu Panwaslu Kabupaten Pringsewu, Kepolisian Resor Tanggamus dan Kejaksaan Negeri Pringsewu menyimpulkan bahwa status temuan Panwaslu Kabupaten Pringsewu dengan No. 11/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 statusnya dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal itu diungkapkan Ketua Panwaslu Aziz bertempat di ruang kerjany, Senin (4/6).

Dengan demikian, saat ini status dari kasus tersebut masuk ke dalam tahap penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari dan sedang ditangani oleh pihak Kepolisian.

“Hal ini merujuk kepada peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI tentang Sentra Gakkumdu Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat,” ujarnya.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang diduga dilanggar oleh Kepala SMA N 1 Pardasuka yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 188 yang berbunyi “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah)”, jo. Pasal 71 ayat (1).

“Sebagaimana diketahui, putusan tersebut di dasarkan pada hasil kajian Sentra Gakkumdu atas temuan Panwaslu Pringsewu terhadap adanya kegiatan yang mengarahkan pilihan terhadap salah satu Paslon disertai pembagian bahan kampanye yang dilakukan oleh pejabat ASN, yakni Drs. Suyadi, MM. selaku Kepala SMA N 1 Pardasuka dalam kegiatan briefing Mingguan di hadapan para guru di ruang guru sekolah tersebut, yakni pada tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 07.15 – 08.00 WIB,” jelasnya.

Setelah melakukan langkah penyelidikan dan klarifikasi, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu mendapatkan beberapa barang bukti berupa kaos bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No. Urut 1, Botol minum bertuliskan Ridho & Bachtiar Coblos No 1, saksi-saksi yang berjumlah 14 orang, dan pemanggilan terhadap terlapor atas nama Drs. Suyadi, MM.

Untuk memperkuat putusan, Sentra Gakkumdu juga meminta keterangan Ahli Pidana dari Universitas Lampung dan Ahli Bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Lampung.

Atas perkembangan dari langkah-langkah yang dilakukan, Sentra Gakkumdu dalam pembahasan kedua yang dilaksanakan pada 1 Juni 2018 secara bulat menyepakati agar temuan tersebut di lanjutkan ke tahap penyidikan.

Selain diduga melanggar pidana pemilihan dalam UU No. 10 Tahun 2016, Drs. Suyadi, MM. Juga diduga melanggar pelanggaran administrasi diluar pelanggaran pemilihan, yakni melanggar ketentuan Netralitas ASN diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 273/3772/SJ tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan demikian, Panwaslu Kabupaten Pringsewu memberikan rekomendasi penerusan temuan kepada KASN dan Gubernur Lampung melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg mengikat ASN.

“Atas kejadian tersebut, Panwaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada seluruh pihak, terutama ASN agar dapat menjaga netralitasnya sebagai abdi negara. Setelah upaya sosialisasi peraturan (pencegahan) dilakukan secara massif dan kontinyu, maka tidak ada alasan lagi bagi ASN melanggarnya. Temuan terakhir ini merupakan wujud komitmen Panwaslu Kabupaten Pringsewu terhadap penegakan peraturan pemilu,” tegasnya. (rez/hkw)

News Reporter