. . .

Naik Rp12,6 Juta, Kini Gaji Anggota DPRD Tanggamus Rp26,8 Juta

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus kini menerima gaji Rp26,8 juta lebih. Jumlah total itu didapatkan, setelah ada kenaikan gaji sebesar Rp12,6 juta dari gaji sebelumnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanggamus Hilman Yoscar menjelaskan, kenaikan gaji anggota dewan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Berdasarkan aturan itu, saat ini gaji anggota dewan naik, dan sudah kami bayarkan mulai tahun ini,” ujar Hilman, Rabu (25/4).

Adanya kenaikan dari perubahan pada besaran tunjangan komunikasi instensif yang kini Rp10,5 juta/bulan dari Rp6,3 juta/bulan. Itu ditambah lagi dengan tunjangan perumahan Rp7,9 juta dan tunjangan transportasi Rp8,4 juta yang semuanya berlaku tiap bulan.

Di luar itu anggota dewan menerima gaji pokok Rp1,5 juta. Lalu tunjangan jabatan Rp2,2 juta lebih, tunjangan beras Rp72.420, tunjangan komisi Rp91.350, dari kelompok tunjangan itu jumlahnya Rp4,180 juta. Maka jumlah total dari semuanya Rp26,8 juta lebih, sudah dipotong dengan beberapa potongan dan PPh.

Hilman mengaku memang sejak keluarnya PP Nomor 18, gaji anggota dewan seluruhnya naik. Termasuk untuk anggota dewan yang menjabat Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Mereka lebih tinggi sekitar Rp3 juta dari nilai kenaikan. Sebab ada tunjangan jabatannya.

“Dari kenaikan itu, daerah akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp14 miliar setahun bagi 44 anggota dewan. Sebab satu anggota dewan meninggal dan sampai sekarang belum dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Jika genap 45 anggota, maka nilainya juga lebih dari Rp14 miliar dalam setahun,” terang Hilman.

Sedangkan terkait Nuzul Irsan dan AM Syafi’i, Hilman mengaku tidak lagi membayarkan gaji mereka sejak April ini. Sebab keduanya maju sebagai peserta Pilkada Tanggamus dan KPU sudah menetapkannya sebagai calon.

Dan sesuai Surat Edaran Nomor 270/729/OTD tanggal 29 Januari 2018, tentang hal Penegasan terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, di dalamnya berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 45 UU Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan, terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU tanggal 12 Februari, maka Anggota DPR, DPD, DPRD, PNS, TNI/Polri, BUMN, BUMD, kepala desa dan lainnya telah berhenti dari jabatannya.

Hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap administrasi hak keuangan dan hak protokolernya yang telah diatur dalam ketentuan perundang-perundangan masing-masing.

“Sesuai aturan itu maka Anggota DPRD Tanggamus yang mendaftar ke KPU dan sudah ditetapkan sebagai calon, tidak menerima gaji lagi,” tegas Hilman. (ayp)

Masyarakat Minta Anggota DPRD Lebih Tingkatkan Kinerja

BAGI masyarakat awam, total gaji Anggota DPRD Tanggamus cukup besar. Dengan gaji yang semakin besar itu, masyarakat Tanggamus meminta para anggota dewan agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Nurmanto, warga Kotaagung sebagai masyarakat hanya bisa gigit jari dengan tingginya gaji anggota dewan tersebut. Itu sangat jauh dengan penghasilan masyarakat biasa ataupun ASN.

“Ya udah mau gimana lagi,” ujarnya.

Namun dirinya meminta peran anggota DPRD di masyarakat, lebih ditingkatkan. Sebab selama ini belum banyak dirasakan, bahkan banyak masyarakat yang tidak kenal dengan para wakilnya di kursi parlemen.

“Karena setelah duduk jadi anggota dewan, banyak yang jarang bahkan tidak pernah mengunjungi masyarakat yang dulu memilihnya. Nah dengan kenaikan gaji itu, hal itu harus dirubah,” ungkap pria yang sehari-harinya menafkahi keluarga dari hasilnya mengojek itu. (ayp/hkw)