. . .

Miris, 13 Kecamatan di Tanggamus Tak Lunas PBB-P2 

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Setelah jatuh tempo pada Minggu (30/9) lalu, realisasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Tanggamus hanya mencapai 65,17 persen. Atau jika dibuat angka riil, yaitu sebesar Rp825.358.426. Sementara targetnya adalah Rp1.266.469.852.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tanggamus Suhartono mengatakan, dari 20 kecamatan, baru 7 kecamatan yang sudah lunas PBB-P2 100 persen. Sedangkan 13 kecamatan lainnya belum. Tujuh kecamatan yang sudah lunas PBB-P2 100 persen, yakni Kecamatan Cukuhbalak, Sumberejo, Ulubelu, Pematangsawa, Limau, Bulok, dan Airnaningan.

”Masih ada beberapa kecamatan yang capaian PBB-P2 nya cukup rendah, kurang dari 20 persen. Antara lain Kecamatan Kelumbayan Barat baru tercapai 13 persen dari target Rp2.636.428 atau baru tercapai Rp365.253. Lalu Kecamatan Kotaagung Timur dari target Rp44.130.454, baru tercapai Rp5.418.545 atau 12,28 persen,” beber Suhartono.

Bagi yang belum lunasi PBB-P2, kata dia, masih ditunggu hingga akhir Desember. Namun konsekuensi yang diterima wajib pajak, yakni denda sebesar dua persen setiap bulannya.

Pelunasan PBB-P2, menurut Suhartono, sangat penting bagi pekon. Sebab merupakan salah satu persyaratan cairnya Anggaran Dana Desa (ADD).

”PBB-P2 itu penting untuk dilunasi. Sebab dari sanalah, pemkab bisa memberikan ADD kepada pekon,” kata dia.

Suhartono juga menjelaskan, pada tahun ini, pajak rumah tangga terendah masih Rp2.000. Namun hal itu tidak berlaku lagi di tahun 2019. Sebab Bappenda Tanggamus nantinya menerapkan Zona Nilai Tanah (Zonita).

“Dengan adanya Zonita, maka nilai jual objek pajak (NJOP) juga disesuaikan. Jadi yang tadinya terendah Rp2.000, ke depan saat Zonita diberlalukan, menjadi Rp12.000,” terangnya.

Suhartono mengimbau kepada masyarakat untuk taat bayar pajak. Sebab dari pajak itulah bisa ada pembangunan.

“Dengan membayar pajak, sama saja membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan,” pungkasnya.

Diberitakan Trans Lampung sebelumnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Tanggamus akan menjalankan tahapan Zonita untuk patokan nilai jual objek pajak (NJOP). Kala itu Kepala Bappenda Tanggamus Suhartono mengatakan, penerapan tahapan Zonita memang memakan waktu tidak sebentar.

“Sekarang ini kami survei nilai jual tanah di beberapa tempat dalam rangka menjalankan Zonita,” ujar Suhartono, Senin (13/8) lalu.

Bappenda Tanggamus menilai, selama ini NJOP tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan. Untuk merubahnya harus lewati pembuatan zonita. Setelah itu barulah menentukan nilai pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2).

Suhartono mengaku nilai PBB di kabupaten ini termasuk rendah dan tidak sesuai lagi untuk perkembangan jaman untuk itu perlu dirubah. Semua itu demi meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini baru dilaksanakan oleh Tanggamus, sebab dahulu hal-hal terkait PBB ditangani oleh Kantor Pajak Pratama. Lantas dipindahkan ke daerah pengelolaanya, maka data-data dari sanalah yang digunakan. Dan sekarang kami akan tetapkan sendiri,” kata Suhartono.

Ia mengaku, selama ini patokan NJOP  masih gunakan ketetapan yang lama. Contohnya harga tanah di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, yang saat ini kisaran Rp95.000 per meter persegi. Sedangkan dulu tahun 2014 masih Rp12.000 per meter persegi.

Di Kecamatan Gisting, tepatnya di Pekon Purwodadi kini Rp1 juta, padahal dulu Rp41.000 per meter persegi. Begitupun kecamatan lain yang sudah banyak berubah. Jika kondisi di lapangan begitu maka PBB-P2 bisa dinaikan dari yang selama ini. Tentunya itu untuk menambah PAD. Sebab pengisi PAD salah satunya dari PBB.

“Kami nanti juga akan uji publik hasil dari zonita, ada tidak yang keberatan. Selain itu akan mencoba menerapkan pajak hasil dari hasil penyesuaian terbaru di beberapa kecamatan dulu,” terang Suhartono.

Ia menambahkan, untuk yang keberatan tidak bisa langsung menolak. Tetap saja dikenakan hasil penyesuaian. Namun nanti dikenakan pada patokan nilai pajak terendah. Sedangkan rencana patokan nilai PBB-P2 paling cepat terlaksana 2019. Pun akan terlaksana lewat proses penerbitan peraturan daerah (perda). (ayp)