. . .

MG PT.SUN Klaem Penyimpanan LB3 Sesuai Prosedur, Nisom: Jelas Legaitasnya.

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
General Manager (GM) PT.Surya utama nabati (SUN) ‎Tiyuh (Desa) Indraloka jaya Kecamatan Way kenanga Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Benny Irawan. Klaem, izin pemyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) Prusahaan setempat sesuai Prosedur.

Hal tersebut bedasarkan surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup (DLH)‎ Pemkab Tubaba No 660/241/II.11/Tubaba/2017, Tentang perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) juga, bedasar surat No 660/240/1L.11/Tubaba/2017, terkait izin pembuangn air limbah ke badan perairan umum terhadap PT.SUN Kabupaten setempat.

‎Menurut Kepala Dinas lingkungan hidup (DLH) Tubaba Nisom.SH.MM menjelaskan secara rincin terkait perizinan yang dimiliki PT.SUN sebagai berikut, a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara B3 dari PT. Surya Utama Nabati Nomor: 060/SUN/DIR/TPS-LB3/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 b. Persyaratan administrastif dan teknis yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil verifikasi teknis oleh tim verifikasi yang dimuat dalam Berita Acara telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tubaba Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tubaba Provinsi Lampung (Lembaran Negara Repablik Indonesía Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934)  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolcan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Normor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Behan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeríntah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Laksana dan Pengewasan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tubaba Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten setempat  (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tubaba Nomor 74) 8. Peraturan Bupati Tulangbawang Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tubaba 9. Peraturan Bupati Tulangbawang Barat Nomor 02 Tahun 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

” Bedasarkan ketentuan Peraturan tersebut  kami memutuskan menetapkan perpanjangan ‎izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) kepada PT.SUN, yang bergerak dalam Industri Minyak Kelapa Sawit Jenis Usaha Jeis Izin yang Penyimpanan Sementara LB3 Diajukan Titik Koordinat : 4°11,3″ S dan 105 13’8″ E dengan Penanggung Jawab Benny Irawan selaku Direktur Penanggung jawab usaha.” Kata Kadis DLH Nisom, kepada Translampung.com saat dijumpai diruang kerjanya pada (26/9).

Lanjut dia, pihak PT.SUN wajib ‎mematuhi jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan berupa Oil Bekas, Lampu TL, Accu Bekas, Majun Bekas, Filter Oil, Neon dan Mercury. Mengikuti persyaratan yang dicantumkan di dalam Lampirar butir 2 dan 3, serta ‎keputusan Kepala Bapedal Nomor: 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

” Pihak Prusahaan harus melaksanakan tata cara penyimpanan diantaranya a. Mengatur semua limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan sesuai jenis, karakteristik, pada tempat yang sudah ditentukan b. Menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur housekeeping yang baik harus dilaksanakan c. Mencatat terus jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volumenya ke dalam formulir Neraca Limbah Bahan Berbanaya dan Beracun seperti terlampir di Lampiran.” Katanya.

4. Limbah bahan berbahaya dan beracun dapat disimpan dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima hari, karena jumlah limbah yang dihasilkan kurang dari 50 Kg per hari, sehingga limbah yang disimpan wajib diupayakan sebagai berikut  a.Langsung diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan atau ke fasilitas pengolahan, yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia b. Dilakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recoverz) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu pada peraturan yang berlaku c. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, serta Penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut,  I. Jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpar tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah bahan berbahaya dan beracun, dari pihak atau sumber lain selain yang tercantum pada Diktum Ketiga butir 1 b. Jika menyimpan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun diluar butir 1a, maka penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan atau konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesía.

” Perizinan limbah bakan berbahaya dan beracun merupakan alat pengawasan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang bersangkutan sebagaimana Diktum kelima, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Hasil evaluasi pengawasan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mencabut surat keputusan ini apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Diktum,  serta Dokumen dan lampiran dari izin ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.” Jelasnya.

‎Sementara itu, Kepala seksi (Kasi) Pengelolaan limbah B3 Dwi Supriyanto ST, menerangkan bahwa, bedasar hasil tinjau dilokasi penumpukan barang bekas milik PT.SUN tidak ditemukan limbah B3 yang di tumpuk sembarangan.

‎” Tumpukan besi bekas milik PT.SUN memang benar adanya, tetapi barang tersebut merupakan barang bekas yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis, serta dari segi estetika penumpukannya saja yang kurang rapi.” Kata Dwi.

Bahkan menurutnya, pada penumpukan besi bekas tersebut tidak ditemukan barang-barang yang masuk kriteria limbah B3 yang di hasilkan oleh PT.SUN pada saat mengajukan izin ke Dinas Lingkungan Hidup.

” Untuk itu kami telah menyarankan agar tumpukan besi tua milik PT.SUN kiranya dapat di jual atau di angkut oleh rekanan perusahaan, atau menata dengan baik tumpukan besinya serta kami telah memperingatkan kembali agar tidak menumpukkan barang-barang yang masuk kriteria limbah B3 di sembarang tempat.” Imbuhnya‎ (Dirman)