. . .

Meskipun Minim Anggota DPRD yang Hadir, Sidang Paripurna Penjelasan KUA dan PPAS Korum Dilaksanakan

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESAWARAN – Dalam agenda sidang paripurna dalam rangka Penyerahan dan Penjelasan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2019,mendapat protes dari salah satu tokoh pemuda Kabupaten Pesawaran, Senin (8/10/2018).

Protes ini diungkapakan oleh tokoh pemuda asal Kabupaten Pesawaran  Firli, lantaran dalam pelaksanaan sidang paripurna ini niscayanya di hadiri oleh seluruh anggota DPRD Pesawaran yang berjumlah 41 dewan tapi dalam pembahasan ini hanya di hadiri oleh 27 anggota lantaran angota lainnya tidak bisa mengikuti jalannya sidang.

“Inikan pembahasan untuk kemajuan kabupaten yang kita cintai ini supaya bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan jadi saya sayangkan ketidakhadiran para anggota dewan pada agenda paripurna ini ,”sesal Firli.

Sementara selaku Sekertaris Dewan (Sekwan ) DPRD Pesawaran Nawang menjelaskan bahwa ketidakhadiran para anggota dewan ini lataran sebagian sedang izin .

“Saat ini yang hadir hanya 27 anggota dewan dari 41 anggota yang ada, karna 14 anggota yang lainya tidak bisa hadir karena izin “,ujar Sekwan DPRD Pesawaran Nawang saat menyampaikan laporan apseni dalam sidang tersebut.

Meskipun dalam agenda sidang paripurna penyerahan dan penjelasan tentang  KUA dan PPAS ini tanpa di hadiri oleh seluruh anggota DPRD namun sidang ini tetap dilaksanakan lataran kehadiran anggota dewan yang mengahdiri lebih dari setengah angota sehingga paripurna ini korum di laksanakan.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2019 mengatakan bahwa hal ini sudah sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, bahwa  penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dilaksanakan secara bersamaan dengan penyampaian PPAS.

“Dua dokumen tersebut harus disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2019,”kata Dendi.

Penyampaian Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2019 ini merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses penyusunan APBD tahun 2019, sebagai bagian dari keterpaduan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga pemerintah provinsi dan pusat.

Dijelaskan Dendi, penyusunan perencanaan pembangunan pada tiap tingkatan dimaksud senantiasa melibatkan pemangku kepentingan demi terwujudnya program-program pembangunan yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

“Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, akan dijabarkan lebih lanjut oleh segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan makna dan hakekat sistem anggaran kinerja, ” tambahnya.

Dimana lanjut Dendi rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 merupakan implementasi dari agenda pembangunan serta arah Kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2016-2021 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

“Maka ditetapkan fokus-fokus prioritas pembangunan Kabupaten Pesawaran tahun 2019 yang terdiri salah satunya untuk penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengembangan perumahan dan permukiman, serta peningkatan kesiapan penanggulangan bencana ,diarahkan dalam rangka pemantapan dan peningkatan daya dukung, kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, dan persampahan), pengembangan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan daya dukung kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum, serta dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan penanggulangan bencana serta pemanfataan tata ruang melalui penyesuaian dan pengendalian tata ruang, ”pungkasnya. (ydn).