. . .

Menyoroti 2019 Ganti Presiden, Pengamat Propaganda Ecek-Ecek

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Gerakan tagar 2019 Ganti Presiden terus digaungkan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Gerakan ini diklaim memiliki efek negatif dengan gerakan ini karena menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Jakarta, Asnil Bambani yang hadir sebagai narasumber menilai, gerakan yang bermula di medsos itu merupakan salah satu sisi dari kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, dia menilai media bodong alias abal-abal hanya untuk mengelabuhi masyarakat yang tingkat literasinya masih sangat awam, juga marak terjadi di balik menggaungnya gerakan tersebut.

“Ada kasus beberapa situs di kompas.com, menerbitkan berita A, oleh media-media underbow gerakan #2019GantiPresiden diolah seakan-akan itu sesuai dengan mereka dan di-publish di media mereka. Saat tersebar, banyak warga yang bingung apakah ini berita hoax atau tidak,” kata Asnil dalam diskusi publik bertema “Menakar Peran Media, Antara #2019GantiPresiden Vs Persatuan Bangsa“ yang diselenggarakan di Up2Yu Cafe Hotel Ibis Cikini, Jakarta, Senin (27/8).

Sambung dia, esensi kebebasan berpendapat itu ada rambu-rambunya. Soal kampanye ganti presiden, AJI juga pernah lakukan itu pada Presiden Soeharto tahun 1998, tapi konteksnya beda dengan sekarang ini.

“Hastag ini adalah hak kebebasan berekspresi, tapi kalau ada cacian makian dan hujatan tidak benar, maka silakan laporkan saja,” tegas Asnil.

Jika itu terjadi di media mainstream, dia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan ke Dewan Pers. “Kalau ada media yang tidak berimbang dan lebih menyerang kelompok tertentu, silahkan laporkan ke dewan pers,” sarannya.

Menurut dia jika ada media mainstream yang isinya hanya seruan ganti presiden maka silakan laporkan ke Dewan Pers karena itu menjadi media propaganda.

“Kalau itu hanya ada di media propaganda yang tidak terdaftar di Dewan Pers laporkan ke polisi. Jadi jangan bikin kontranarasi yang malah menimbulkan konflik-konflik baru,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Initiative Instititute (IPI) Karyono Wibowo menilai gerakan itu sebagai upaya menurunkan elektabilitas calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 mendatang.

“#2019GantiPreaiden adalah propaganda politik yang miskin narasi. Itu menurut saya kalau hastag itu digunakan untuk tujuan meningkatkan elektabilitas kandidat lain selain jokowi, maka menurut saya adalah propaganda politik ecek-ecek,” ucap Karyono.

Dia berkeyakinan capres petahana Jokowi walaupun terus diserang oleh adanya gerakan hastag tersebut, namun elektabilitasnya tetap tinggi di beberapa hasil survei. 70 persen responden memiliki kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi sejak 2014.

“Kalau hastag itu digunakan untuk gerus elektabilitas Jokowi itu jelek sekali dan percuma sekali. Apalagi selisih antara Jokowi dan Probowo berada di 20-an persen. Itu perbuatan fatamorgana dan sia-sia,” beber Karyono.

Dia melanjutkan kampanye dalam gerakan #2019GantiPresiden yang digelorakan secara masif oleh para pengusungnya belum mampu menggerus elektabilitas Jokowi.
“Kampanye dengan berbagai cara ternyata tidak efektif untuk menggerus elektabilitas Jokowi maupun menaikkan elektabilitas Prabowo,” tandasnya.

Pembicara lainnya yakni Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta, Daud Gerung mengutarakan adanya hastag ini menimbulkan kegaduhan, dan berpotensi membuat perpecahan bangsa. Maka dari itu, PMII konsisten melawan hastag tersebut demi tegaknya NKRI.
“Kami PMII terdepan untuk melawan #2019GantiPresiden. Begitu juga seperti yang terjadi di Makassar, teman-teman kami yang menolak itu sampai terjadi bentrokan,” ujar Daud.

Para pendahulunya, KH Wahab Hasbullah mendakwahkan bahwa senjata yang paling baik di negeri ini adalah persatuan. Sehingga PMII meletakkan bingkai kebangsaan ini dalam bingkai persatuan.
“Tidak ada yang lebih utama jika kita tidak menempatkan persatuan dan kesatuan. Saya ada karena kalian ada, makanya kita terlebih dulu ada baru ada NKRI,” tegasnya.

Komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang berisi persatuan selalu jadi tuntutan dan kewajiban PMII. Soal hastag tersebut, pihaknya menolak bukan karena pro dengan Jokowi atau karena cawapresnya orang NU, melainkan hastag itu dianggapnya provokatif yang bisa memecah belah bangsa.

“Kalau hastag ini masih berlanjut ya harus kita perangi bersama. Kalau gerakan apapun yang menimbulkan perpecahan maka itu musuh kita bersama. Politik dan demokrasi itu jalan menuju Indonesia yang bersatu, adil dan makmur, bukan sebaliknya,” pungkas dia.
Acara yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemerhati Media dan Masyarakat (GPMM) itu ditutup dengan pembacaan ikrar bersama untuk menjaga persatuan Indonesia dan memerangi efek negatif dari #2019GantiPresiden. (RBA/FIN)