. . .

Mendagri Wajibkan Terapkan e-Planning

image_print

171 Daerah Hasil Pilkada 2018 dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD  

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mewajibkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD dan RKPD) menggunakan elekteonik planning (e-planning) di 171 daerah hasil Pilkada serentak tahun 2018 lalu.

Dia menjelaskan semangat pemerintahan daerah harus sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, artinya daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Dengan disain Pemilu serentak di tahun 2024 nantinya adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya saat penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penerapan e-planning yang dihadiri para Kepala Daerah dan Kepala Bappeda, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kemarin.

Dia menjelaskan pasca pelaksanaan Pilkada serentak maka setiap kepala daerah terpilih selalu diajak dialog ketika penyusunan program strategisnya dan secara teknis harus dilakukan bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

“Setiap kepala daerah punya janji kampanye. Karena itu maka setiap janji kampanye yang sudah disampaikan saat pelaksanaan kampanye dulu harus dirumuskan dengan baik dan tentunya tidak bertentangan dengan kondisi daerahnya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Tjahjo yang juga politisi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar dalam penyusunan program kerja di setiap daerah juga harus memperhatiakan area rawan tindak pidana korupsi. Ini sebagai langkah antipasi daerah dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

“jangan lupa agar penyusunan program kerja wajib memperhatikan area rawan korupsi dan harus fokus pada penerapan e-planning,” tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018 lalu menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Aplikasi e-database dan e-planning baru akan diterapkan di 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018, lalu untuk daerah yang belum menerapkan itu, ke depan akan diberlakukan juga sehingga peneralan aplikasi e-database dan e-planning akan berlaku secara nasional,” tutupnya.

Diketahui, Pilkada serentak dibagi dalam tiga gelombang dan sudah dimulai sejak tahun 2015 untuk 269 daerah, tahun 2017 untuk 101 daerah dan tahun 2018 untuk 171 daerah. Selanjutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk Pileg dan Pilpres. (Gat/FIN/tnn)