Mahasiswa IAIN Raden Intan Tolak Pemira

0
695
views

DILATARBELAKANGI dfotoberita IVugaan campur tangan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, ratusan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Inten Lampung menolak dilaksanakannya pemilihan mahasiswa raya (pemira).

Ratusan mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung menggelar berunjuk rasa di depan gedung rektorat, Senin (21/3), dari pukul 09.00 hingga pukul 16.00 WIB.
Dalam aksinya, mereka menolak dilaksanakannnya Pemira pada 29 Maret mendatang. Menurut salah satu orator demo, Husni Mubarok, ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Penyelamat Pemira menyatakan, hingga kini, tidak ada iktikad baik dari badan pelaksana (balak) untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keterbukaan terkait pemira.
“Buktinya, data-data di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tidak melalui verifikasi. Bahkan, berkas yang masuk kepada panitia banyak hilang dan dicurangi,” tegasnya.
Atas dasar itu, Aliansi Penyelamat Pemira menuntut pencabutan surat keputusan (SK) kepanitiaan Balak dan badan pengawas (Bawas) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian, mereka mendesak pembekuan sementara proses pemira, dan meminta pertanggungjawaban pemimpin fakultas.
“Kami mendorong pemira bermartabat ini menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, aspiratif, partisipatif, transparan, dan merakyat,” katanya mewakili Anggota Aliansi Penyelamat Pemira lainnya.
Aksi demo itu sendiri didominasi Mahasiswa dari Fakultas Syariah (FS) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Raden Inten itu menenteng sejumlah spanduk putih dengan tulisan berwarna merah berisi tuntutan pencabutan surat keputusan tentang Pemira. Juga mengacungkan sejumlah poster bertuliskan tuntutan yang sama.
Kordinator lapangan (korlap) demo, Rosa Septiawan menyebutkan tuntutan pembekuan pemira serentak karena dinilai tidak memiliki dasar hukum untuk tegaknya pemerintahan mahasiswa yang demokratis.
Menurut mereka, sebelum pemilu seharusnya lebih dulu diawali dengan pembuatan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu. Penyusunan undang-undang itu perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen mahasiswa melalui asas keterwakilan.
Undang-undang tentang pemilu mahasiswa, kata dia, menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu bagi organisasi kemahasiswaan di kampus. Cara ini diharapkan pemira berlangsung demokratis dan jujur.
“Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi tentang undang-undang dan pemira sebelum pemlihan dilakukan, katanya.
Secara terpisah, menyikapi masifnya aksi demo Pemira di kampusnya, Rektor IAIN Raden Intan Lampung Mohammad Mukri meminta para mahasiswa untuk lebih mengedepankan persuasi.
“Yang demo kan anak kami sendiri, mahasiswa. Yang didemonya kan bapaknya yakni Wakil Rektor III. Seharusnya ada komunikasi yang baik. paling kami ke depankan persuasif saja dengan mempertemukan keduanya dalam satu forum terbatas,” kata Mukri via ponsel, Senin (21/3).
Mukri menilai, kemungkinan besar demo akibat terbentuknya sistem demokrasi kampus yang sudah berjalan baik. Tapi dia meminta agar aksi demo tidak ditumpangi kepentingan asing yang dapat membawa kerugian bagi diri tiap mahasiswa, maupun nama kampus.
Adanya demo di IAIN selama ini kan karena ada sumbatan dalam penyampaian pendapat mahasiswa ke pihak Rektorat. Kami ke depan lebih mementingkan mendengarkan mahasiswa. Mungkin ada miskomunikasi sehingga demo waktunya bisa menjadi seperti itu,” ujar tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Lampung ini.
Mukri berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tetapi juga tidak mengorbangkan kepentingan kampus. Termasuk lebih memperhatikan isu yang berkembang sehingga bisa mengantisipasi agar kejadian serupa tak terulang.
“Maklum saja, mahasiswa di sini 15 ribuan. Urusan kampus cukup banyak. Mungkin saja ada sumbatan dalam menyampaikan aspirasi. Ke depan kami benahi,” tukasnya. (ins/drm)

LEAVE A REPLY