. . .

LSM LITA Sayangkan Ketidaktransparan Anggaran Perawatan Randis DKP TA 2018

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESISIR BARAT – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lumbung Informasi Tepat Akurat (LITA) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar)  mengecam keras atas dugaan tidak transparannya pengelolaan anggaran perawatan randis di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun anggaran 2018.

Menurut kordinator wilayah LSM Lita, Indra Gunawan mengatakan terkait anggaran perawatan randis tersebut harus transparan. baik, oprasional randis R2 dan R4 harus jelas peruntukanya.

“Masa ia, ganti oli setahun dua kali tentu itu tidak logis. Orang masih rutin ganti oli aja randis masih rawan rusak apa lagi jika setahun dua kali jelas itu tidak ada perawatannya,”ungkapnya kepada translampung.com, Selasa (31/7).

Masih menurut, Indra selain oli yang tidak sering diganti juga randis di DKP tidak memakai nomor polisi yang sudah di tentukan yakni plat berwarna merah sesuai dengan nopol kedinasan.

“Ya jika memakai plat berwarna hitam tentu itu bukan kendaraan dinas melainkan kendaraan pribadi namanya, dan harus jelas penggunanya, “jelasnya.

Ia juga berharap, kepada seluruh intansi yang ada di Kabupaten Pesibar agar bisa merawat kendaraan dinasnya sesui dengan yang telah di utarakan di dalam peraturan Permendagri dan melaksanakan perawatan sesuai dengan mekanisme randis tersebut.

“Mengingat randis merupakan aset daerah yang harus terjaga dengan baik kalau enam bulan sekali ganti oli kendaraan baik R4 dan R2 patut dipertanyakan, apa mungkin randis yang beraktivitas setiap hari guna memobilitas penerima tandis tersebut. Apa tidak rusak sedangkan mobil tersebut akan akan terus digunakan,” tandasnya.

Telah diberitakan sebelumya,  Menurut Kepala Dinas (Kadis), Hasnul Abrar mengatakan pada tahun 2018, sebanyak delapan randis baik mobil maupun motor yang ada dinas kelautan dalam kurun satu tahun untuk penggantian oli kendaraan tersebut telah dianggarkan.

“Kalau untuk mobil enam bulan sekali ganti oli begitu juga dengan randis motor, selain itu jika untuk penggantian ban kendaraan satu kali dalam satu tahun, “ujarnya kepada translampung.com, pada Senin (30/7) di ruangannya.

Dijelaskannya,  adapun yang mendapatkan kendaraan dinas tersebut Kadis, Sekretaris,  Kabid, Bendahara barang dan Kasi dinas setempat.

“Untuk kendaraan dinas roda empat ada satu unit dan kendaraan roda dua ada tujuh unit, kalau yang dapat jatah kendaraan dinas mobil tentu kadis, satu motor untuk sekretaris, dua kepala bidang, tiga kasi dan satu bendahara barang,” terangnya.

Selain itu,  untuk jenis mobil dinas berjenis avanza 2000 CC dengan nomor polisi BE 58 X dan randis bervariasi ada jenis honda revo 125 CC dan suzuki satria 150 CC dan semua motor dinas masih menggunakan plat hitam.

“Untuk biaya oprasional mobil dinas sebulan adalah Rp,1.250.000,- dan motor sebanyak tujuh unit adalah Rp,2.100.000-,  dan jika dikalikan ketemulah pagu sebesar RP. 43, 090, 000,- rupiah dan pagu tersebut tidak termasuk spare part lainnya, ” jelasnya.

Selain itu, dana tersebut bersumber dari anggaran APBN dan APBD untuk ketujuh motor diadakan oleh APBN dan perawatannya dari APBD, dan jika untuk mobil semua bersumber dari APBD.

“Intuk data lengkapnya semua ada sama bendahara barang dan dia lagi tidak ada ditempat atau tidak langsung saja minta di BPKAD,” pungkasnya. (r7)

error: Content is protected !!