Lindungi Anak-anak, Tanggamus Kini Punya Perda Kabupaten Ramah Anak

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Di pekan awal 2018, Kabupaten Tanggamus punya lima peraturan daerah (perda) baru. Perda hasil Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017 itu, baru sempat disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus, Senin (8/1) sore. Meski sudah diperdakan di tingkat kabupaten, namun lima perda tetap tersebut tetap akan dievaluasi dahulu oleh Gubernur Lampung.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan bersama Wakil Ketua III Sunu Jatmiko. Dari Eksekutif, hadir Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, Sekretaris Daerah Hi. Andi Wijaya, dan seluruh Kepala Organissi Perangkat Daerah, dan Unsur Forkopimda setempat.

Dalam laporannya, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) Yoyok Sulistyo mengatakan, pada penghujung 2017, ada lima ranperda yang sudah selasai dibahas. Yaitu Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang, Ranperda Badan Usaha Milik Pekon, Ranperda Kabupaten Ramah Anak, dan Ranperda Pengendalian Menara Telekomunikasi.

“Pada proses pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan saran dan aspirasi dari masyarakat serta stakeholder. Kemudian pemantau daerah yang terealisasi harus disosialisasikan, agar berlaku efektif,” ujar Yoyok.

Kemudian dalam kesempatan tersebut, Banperda juga menyampaikan beberapa saran. Antara lain terkait Ranperda Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, harus berlaku untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Tanggamus pada umumnya.

“Lalu terkait Ranperda Kabupaten Ramah Anak, DPRD berharap, ranperda ini akan berlaku efektif. Sehingga cita-cita dari peraturan daerah tersebut terlaksana di Kabupaten Tanggamus,” tutur Yoyok yang dilanjutkan dengan pengesahan kelima ranperda.

Sementara itu, Bupati Tanggamus Samsul Hadi dalam Pendapat Akhirnya, mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Tanggamus yang telah membahas menyetujui lima ranperda menjadi perda.

“Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan. Begitupun pembahasan kelima ranperda ini yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Tanggamus,” tandas Samsul Hadi. (ayp)

 

News Reporter