Lima Perusahaan Reklamasi Dipanggil Lagi Oleh Dewan Kota Bandarlampung

0
357
views
BANDARLAMPUNG-Masalah reklamasi pantai disekitar pesisir teluk Lampung, sepertinya tidak ada penyelesayan sampai saat ini oleh pemda kota Bandarlampung sehingga membuat DPRD mengambil langkah untuk memangil kembali para pengusaha reklamasi pantai. “Ya itu semua pengusaha reklamasi pantai akan kita panggil kembali, kita perlu tau kejelasannya, termasuk izin Amdal, DED, dan lainnya, kita juga harus tau peruntukannya dan berapa sebenarnya luasan laut yang akan ditimbun,” ujar Anggota DPRD Bandarlampung, Yuhadi, Senin( 2/5)

Menurut politisi Golkar ini, beberepa perusahaan yang melakukan reklamasi pantai yang akan dipanggil hearing tersebut diantaranya, PT. Bumi Waras, Pelindo, PT. WTL (Wisata Teluk Lampung) PT. SBR (Sumatra Bahtera Raya) dan PT. SKL (Skar Kenaka Langgeng). “Kemungkinan besar semua pengusaha reklamasi, termasuk yang kecil-kecil seperti di samping Hotel Sahid itu, dipanggil nanti hearingnya mungkin lintas komisi lagi,” ungkapnya.

Mengenai kegelisahan warga, sekitar tentang debu dan ekosistem biota laut, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung ini mengatakan, warga jangan gelisah, karena semua pembangunan ida ada mekanisme dan aturan perundang-undangan. “Warga sekitar pesisir, jangan gelisah, semua ada aturannya. Dan kalau debu, perusahaan reklamasi seperti PT.WTL harus ada mobil penyiram debu, dan juga jangan sampai merusak ekosistem laut, sehingga nelayan masih bisa melaksanakan aktifitas melaut,” tegasnya.

DPRD, imbuh dia, bukan tidak mendukung pembangunan dan bukan alergi reklamasi pantai. Namun, semua prosedur harus dilalui kepentingan masyarakat harus diakomodir. “Jangan sampai para kaum kapitalis ini mengambil tanah NKRIi dan menyingkirkan rakyat. Makanya semua prosedur aturan harus ditaati dan dipatuhi oleh pengusaha,” tegas ketua Golkar kota Bandarlampung ini

Hal senada juga di ungkapkan oleh Wahyu Lesmono, jika reklamasi pantai juga harus memperhatikan dampak lingkungannya, jangan semata-mata untuk kepentingan bisnis, tapi merusak lingkungan. “Pemda juga harus jeli mana-mana proyek reklamasi tersebut dan jangan sampai menguntungkan pengusaha dan memberatkan masyarakat. Sehingga mata pencaharian masyarakat nelayan tergerus,” pungkasnya (Ydn)

LEAVE A REPLY