Lebaran 2017, Harga Pangan Lebih Stabil

0
219
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG- Pada Juni 2017, Provinsi Lampung mencatat inflasi IHK sebesar 0,53%(mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,89% (mtm). Secara tahunan, inflasi pada bulan Juni 2017 tercatat sebesar 4,91% (yoy) dan secara kumulatif 6 bulan pertama inflasi juga masih terkendali yakni sebesar 2,49% (ytd). Lebih terkendalinya harga barang dan jasa pada Juni 2017 juga tercermin dari peringkat Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yang membaik pada bulan ini masing-masing berada di peringkat ke-57 dan ke-61 kota dengan inflasi tertinggi di Indonesia, jauh menurun jika dibandingkan peringkat pada bulan sebelumnya yakni peringkat ke-4 dan ke-5. Terkendalinya inflasi pangan, tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Lampung dan seluruh Kabupaten Kota. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung mengapresiasi kerja keras dan upaya stabilisasi harga yang telah dilakukan secara intensif dengan melibatkan BULOG dan SATGAS Pangan yang didukung oleh seluruh jajaran Kepala Daerah. Upaya ini mampu membuat harga pangan menjadi lebih stabil dan terkendali. Kedepan upaya tersebut akan terus dilakukan untuk menjamin harga-harga sampai dengan akhir tahun 2017 tetap terkendali.

Inflasi yang lebih rendah di bulan Juni 2017 terutama disebabkan oleh menurunnya inflasi pangan (volatile food) dari 2,55% (mtm) pada bulan Mei 2017 menjadi 0,45% (mtm) pada bulan Juni. Menurunnya inflasi pangan tersebut terutama disebabkan oleh koreksi harga pada komoditas bawang putih, cabai merah, jengkol, cabai rawit dan minyak goreng. Meskipun inflasi pangan pada bulan ini tercatat lebih stabil dan terkendali, masih terdapat beberapa komoditas pangan yang harganya meningkat yakni pada komoditas kangkung, beras, jeruk dan bawang merah. Hal yang masih menjadi perhatian adalah kecenderungan kenaikan harga beras karena bobotnya yang cukup besar pada basket IHK. Selainvolatile food, inflasi pada kelompok inti (core) juga tercatat lebih stabil dan terkendali dengan inflasi sebesar 0,05% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya (0,23%). Terkendalinya inflasi pada kelompok inti terutama disebabkan karena terjaganya permintaan di tengah pasokan yang memadai. Sebaliknya, kelompok administered prices menjadi pendorong inflasi pada bulan ini yang disebabkan oleh dampak kenaikan tarif listrik rumah tangga mampu 900 VA tahap III untuk pelanggan paska bayar dan kenaikan tarif angkutan antar kota karena Lebaran. Namun demikian, kenaikan inflasi kelompok administered prices di Lampung masih relatif terkendali dan tidak setinggi kenaikan inflasi AP di Provinsi lainnya terutama untuk tarif angkutan di wilayah timur Indonesia seperti di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta beberapa Provinsi di Jawa, antara lain Provinsi Jawa Barat.

Meskipun secara umum inflasi IHK pada bulan Juni 2017 terkendali, TPID tetap mewaspadai sejumlah risiko yang dapat mendorong inflasi meningkat lebih tinggi (upside risk) dan mencermati risiko yang dapat menurunkan tekanan inflasi (downside risk). Risiko yang berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi terutama dari : Pertama, pada bulan Juli 2017 merupakan tahun ajaran baru yang sesuai pola historis didorong oleh kenaikan biaya pendidikan. Selain itu, tahun ajaran baru biasanya juga diikuti oleh kenaikan harga seragam, sepatu dan peralatan sekolah lainnya. Kedua, masih rendahnya penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Bandar Lampung dapat menjadi faktor yang mendorong berlanjutnya kenaikan harga beras. Ketiga, masih adanya potensi kenaikan harga terutama untuk kelompok bumbu bumbuan sejalan dengan musim penghujan yang mempengaruhi produksi. Sementara itu, seiring dengan berlalunya perayaan hari raya Idul Fitri, terdapat potensi koreksi tarif angkutan ke tingkat normal sehingga dapat meredam laju inflasi pada bulan Juli 2017.

Mengingat masih terdapat beberapa risiko yang dapat mendorong kenaikan harga lebih tinggi,TPID akan melanjutkan upaya stabilisasi harga di Provinsi Lampung yang antara lain ditempuh melalui. Pertama, TPID di masing-masing Kabupaten/Kota perlu menjaga agar biaya pendidikan serta peralatan sekolah pendukungnya tidak mengalami kenaikan yang berlebihan. Hal ini menjadi penting agar siswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi tapi ekonominya terbatas tetap mendapatkan akses pendidikan yang terbaik. Kedua, mendorong percepatan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Bandar Lampung yang menjadi pilot project penyaluran bantuan pangan non tunai di Provinsi Lampung dalam rangka meredam kenaikan inflasi pada komoditas beras dan Ketiga, memperkuat koordinasi dan kerjasama antar TPID Kabupaten/Kota serta melakukan pemantauan kondisi pasokan dan perkembangan harga kelompok bumbu-bumbuan di Provinsi Lampung untuk menjaga harga tetap stabil.(*/r4)