. . .

Laporan Ditolak, Ajukan Keberatan ke Pusat Paling Lambat Tiga Hari

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung memberikan kesempatan selama tiga hari untuk pelapor mengajukan keberatannya ke Bawaslu Republik Indonesia (RI).

Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim pemeriksaan Fatikhatul Khoiriyah usai memberikan putusan sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi TSM Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018, di kantor Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung, Kamis, (19/7).

“Terhadap laporan yang sudah diperiksa Bawaslu Lampung, dari paslon satu dan dua, hari ini sudah kami putuskan. Dan terhadap pelapor itu punya kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI paling lambat tiga hari setelah menerima salinan oleh pelapor,” ujarnya Khoiriyah.

Khoiriyah mengatakan, apapun keputusan yang telah disampaikan dalam persidangan tersebut, bisa diajukan ke Bawaslu Pusat.

“Kami tadi sudah bacakan sesuai secara fakta persidangan juga pendapatnya sendiri, itulah yang menjadi penilaian kami, terhadap yang lainnya, silahkan ajukan ke Bawaslu Pusat,” kata dia.

Ia mengaku, untuk mengambil keputusan ini tidak ada beban, karena putusan ini dilakukan secara profesional, dan berdasarkan dengan aturan dan sesuai dengan undang-undang.

“Keputusan ini sudah sesuai dan yang ada semuanya normativ, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, kami tidak merasa terbebani,” tandasnya.

Kuasa hukum terlapor paslon nomor tiga Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, Andi Syafrani mengatakan, seharusnya tidak ada lagi Yuridis yang menolak hasil Pilkada ini, karena upaya telah dilakukan, kalau memang masih ada satu langkah lagi ke Bawaslu RI adalah hak dari pelapor.

“Tapi kami mengingatkan bahwa dari Yuridis tidak ada alasan lagi yang bisa diterima. Jadi sebaiknya kita secara legowo menerima semua proses ini dan menerima juga hasil yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung,” ujarnya saat ditemui di kantor Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung, Kamis, (19/7).

Andi menegaskan, bahwa pihaknya akan mengajukan kontramemori jika pelapor mengajukan ke Bawaslu RI dari keberatan yang mereka sampaikan.

“Kami akan menunggu kalau mereka mengajukan memori keberatan, maka kami akan mengajukan juga memori keberatan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait pelapor mengajukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Andi, kemungkinan akan terbantahkan.

“Kalau kita melihat secara pemohon di MK, dalil-dalilnya hanya duplikasi dari dalil yang ada di Bawaslu ini, dengan demikian seharusnya dalil-dalil yang diajukan terbantahkan berdasarkan keputusan,” kata dia.

Dia menambahkan, dalil-dalil kewenangan yang ada di Bawaslu bukan di MK. Ia mengatakan, MK hanya menggali kebenaran terkait dengan selisih.

“Kita tahu selisihnya diatas 12 persen, jadi berdasarkan keputusan hukum dengan pasal 158, juga berdasarkan kewenangan yang ada dengan sengketa Pilkada, permohonan yang diajukan oleh paslon satu dan dua ke MK kayanya tidak bisa di pertimbangkan,” tandasnya. (ndi/ang/tnn)