Lamsel Belum Terbitkan HPHD Satupun

0
357
views
KALIANDA – Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan menggelar lokakarya kebijakan perhutanan sosial hutan desa dan rencana implementasinya di Kesatuan Pengelola Hutan Lindung  (KPHL) Rajabasa, Lampung Selatan.
Dimana tujuannya, utuk memberikan pengetahuan secara menyeluruh tentang, konsep dan peraturan mengenai perhutanan sosial khususnya skema hutan desa dan meningkatkan kemampuan, kemandirian masyarakat dalam pemahaman, dan pengelolaan hutan desa baik secara administrasi maupun secara teknis.
Ketua Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Lampung Selatan Khairul, mengungkapkan pengajuan izin hutan desa yang dilakukan oleh masyarakat dengan didampingi KPHL Rajabasa dan Dinas Kehutanan Lamsel disambut positif. Maka, pada April 2014 SKpenetapan areal kerja (PAK) diterbitkan. Namun, banyak hal yang terkait kebijakan dan teknis dilapangan, sehingga hingga kini belum ada satupun Hak Pengusaha Hutan Daerah  (HPHD) yang dapat diterbitkan.
“Menindaklanjuti hal tersebut, KPHL Rajabasa berinisatif untuk melakukan workshop dalam rangka sosialisasi perkembangan kebijakan perhutanan sosial dan implementasinya di tataran pusat maupun daerah (Provinsi),”kata dia dalam lokakarya, yang berlangsung di Aula PKK, Kalianda, Kamis (31/3).
Ditambahkan dia, melalui lokakarya ini kami berharap para peserta dapat memahami semua konsep dan peraturan hutan desa di wilayah hutan lindung, mampu dan terampil dalam hal administrasi maupun teknis pengelolaan hutan desa, memahami dan mampu melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan HPHD,” ujar dia.
Sementara itu, Erna Rosdiana, Kasubdit Penyiapan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan hutan desa merupakan hutan Negara memiliki makna kebijakan yang mendukung pembangunan desa atau kawasan pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat desa. “Oleh karena itu, hutan desa harus dijaga dan dipelihara agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan masyarakat desa secara berkesinambungan,”ujar dia.
Hal senada dikatakan Murada Tanun Jaya, perwakilan dari Dinas Kehutanan Lampung Selatan. Menurut dia, hutan desa sangat mendukung kesejahteraan masyarakat. Apabila, masyarakat dapat mengelolanya dengan baik. Dengan telah mendapatkan izin dalam pengelolaan hutan Negara menjadi hutan desa. Maka, sifatnya menjadi legal bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa tersebut.
“Dengan hutan desa, kami mendorong menjadikan desa mandiri. Karena, masyarakat desa bisa mengelola hutan desa dengan baik sehingga masyarakat sekitar bisa lebih sejahtera,”katanya.(mg 10)

LEAVE A REPLY