Lagi, Setnov Tolak Panggilan KPK

0
60
views

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Senin (13/11).

Setnov lebih memilih pergi ke daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam keterangan tertulis bagian pemberitaan di DPR, Novanto tengah mengunjungi Panti Asuhan Sonaf Maneka di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pemanggilan paksa terhadap Ketua DPR Setya Novanto bisa saja dilakukan KPK. Apalagi, sudah tiga kali dia mangkir dari pangggilan penyidik sebagai saksi, dengan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo (ASS) dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

“Kalau pada panggilan ketiga tidak hadir, maka KPK berdasarkan hukum bisa memanggil dengan paksa. Tapi mudah-mudahan beliau kooperatif,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Senin.

Menurutnya, panggilan paksa diatur dalam undang-undang. Adapun hal itu diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pada ayat (2) dikatakan, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

“Itu salah satu yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan memanggil secara paksa,” terang Syarief.

Sementara itu, ketika disingguung apakah akan dilakukan pemanggilan paksa terhadap ketua umum Partai Golkar tersebut, Syarief masih meyakini Novanto akan kooperatif menanggapi panggilan KPK berikutnya.

“Ya kita berharap beliau bisa hadir tanpa harus ada paksaan,” ucap dia.

Begitu pun kalau Novanto tak kunjung datang ketika dipanggil penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka korupsi pengadaan proyek e-KTP.

“Ya itu kalau beliau tidak hadir, tapi saya yakin beliau hadir,” pungkas Laode.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Adapun keputusan itu diambil secara kolektif kolegial dari seluruh pimpinan komisi antirasuah yang disampaikan langsung Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat sore (10/11).

“KPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 31 Oktober atas nama Setya Novanto, anggota DPR RI,” ujarnya.

Dalam SPDP disebutkan, Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu.

“Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri,” tutur Saut.

Atas dasar itu, Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. (jpg/rus)