Lagi, KIM Tanggamus masih Terganjal HPL

Kemendagri Janji Bantu Dorong Penerbitan HPL

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Hingga saat ini, realisasi Mega Proyek Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus masih terganjal terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Lantaran hal itulah tim dari Kementerian Dalam Negeri mencoba memfasilitasi agar proses HPL dari Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) segera terbit, sehingga mega proyek kebanggaan Bumi Begawi Jejama itu bisa segeera dieksekusi oleh pengembang kawasan.

Pekan awal bulan ini, tepatnya Rabu (7/2) lalu, tim dari Kemendagri, yang dipimpin Kasubdit Kawasan Khusus Lingkup II, Direktorat Kawasan dan Batas Negara, Ditjend Bina Adwil, S. Halomoan Pakpahan mengunjungi Kabupaten Tanggamus. Tujuannya untuk meninjau calon lokasi KIM Tanggamus. Dalam kunjungan tersebut, Halomoan didampingi Kasi Kawasan Khusus Lingkup II B Ahmad Baehaki.

Sebelum meninjau lokasi KIM, tim dari Kemendagri transit di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanggamus untuk berdiskusi dengan Kepala BAPPEDA Hi. Hendra Wijaya Mega.

Dikonfirmasi Selasa (20/2), Hendra Wijaya Mega mengatakan, pada kunjungan di minggu pertama Februari itu, dia mengungkapkan semua uneg-uneg terkait HPL KIM yang belum keluar hingga saat ini.

“Pemkab dengan Kemendagri ini, ibarat ayah dan anak. Jadi kalau ada permasalahan, ya kami mengadunya ke Kemendagri. Harapannya, apa yang menjadi kendala bisa segera diselesaikan,” ujar Hendra.

Dia mengakui, analoginya HPL adalah “gerbang awal” mega proyek KIM Tanggamus. Jika HPL sudah terbit, maka Izin Usaha Kawasan Industri bisa ikut terbit. Dengan demikian, pihak pengembang segera bisa action.

“Untuk lahannya sendiri, 800 hektar milik Pertamina. Kemudian sarana lain seperti pasokan listrik juga sudah siap. Maka dari itu kami berharap agar HPL segera terbit. Sebab prosesnya sudah sejak empat bulan lalu. Dan kami juga berharap, agar Kemenperin dan Kemenpupera bersinergi mengenai akses jalan dijadikan jalan nasional,” ungkap mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanggamus itu.

Diberitakan pada awal Februari lalu, S. Halomoan mengaku, kunjungannya adalah menindaklanjuti rapat bersama yang digelar di Kemenko-Perekonomian pada Kamis (25/1). Dalam rapat itu, dibahas mengenai perkembangan sejumlah kawasan industri. Salah satunya adalah KIM Tanggamus.

”Kami akui, Kemendagri sedikit terlambat dalam mengurusi KIM Tanggamus. Padahal pemda di bawah koordinasi dari Kemendagri. Baru pertama dilibatkan dalam rapat. Padahal jika dirunut, ternyata ada peran Kemendagri juga di sini. Pemda koordinasinya ke Mendagri. Jadi segala sesuatu yang menjadi program dari pemda, Kemendagri harus memfasilitasinya,” ungkap Halomoan usai pertemuan dengan Kepala BAPPEDA Tanggamus beberapa waktu lalu.

Kemudian saat disinggung mengenai HPL yang belum kunjung terbit dari BPN/ATR, Halomoan mengatakan, saat ini pihaknya sedang memcoba mencari akar permasalahan. Setelah data didapat, selanjutnya disinergikan dengan kebijakan daerah.

“Kami akan mendorong percepatan agar HPL terbit. Sebab KIM Tanggamus sudah masuk Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017,” tegas Halomoan.

KIM Tanggamus, menurut dia, adalah kerja bersama beberapa kementerian, Pemprov Lampung, Pemkab Tanggamus, BUMN, dan pihak swasta.  Maka dari itu, perlu adanya sinergi.

“Intinya sekarang ini, belum ada keterpaduan antara lembaga kementerian. Sehingga, hasil kunjungan ke KIM ini akan kami sampaikan ke Dirjen. Lalu dari Dirjen ke Mendagri dan Presiden. Setelah itu, akhir Februari ini akan diadakan rapat lagi untuk mengetahui progresnya,” beber Halomoan. (ayp)

 

 

News Reporter