KY Sebut MA Tak Jalankan Rekomendasi Sanksi

Terkait OTT Hakim dan Panitera PN Tangerang

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim berinisial WWN dan panitera di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang berinisial AT pada Senin (12/3) petang kemarin. Penangkapan itu dilakukan lantaran diduga menerima suap untuk memuluskan suatu perkara hukum.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan, adanya OTT yang dilakukan KPK terhadap hakim dan panitera PN Tangerang lantaran Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi KY untuk melakukan reformasi pengadilan.

“Sedari awal sudah kami ingatkan, jika sebagian besar rekomendasi KY tidak jalankan oleh MA dan selama ini lembaga peradilan tidak benar-benar berubah,” kata Farid dalam keterangan tertulis, Selasa (13/3).

Menurut Farid, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang tahun 2017. Namun, tidak semua rekomendasi sanksi tersebut langsung ditindaklanjuti.

Sehingga KY menilai, isu suap atau gratifikasi dalam lembaga peradilan dari sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sejak 2009 cukup mendominasi hingga sekarang.

Terbukti 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9 persen.

“Praktek suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya,” ujar Farid.

Tak hanya itu, dari catatan KY sejak 2012 terdapat 28 orang di lingkungan peradilan yang terjerat penangkapan KPK. 28 orang itu dengan rincian 17 hakim dan 9 panitera atau pegawai pengadilan.

“Kita bisa menyebutnya oknum pada saat terjadi hanya sekali pada kurun waktu tertentu, namun apa namanya jika terjadi fenomena penangkapan terhadap aparat pengadilan oleh KPK dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut,” ketus Farid.

Meski demikian, Farid menyadari sejumlah langkah telah dilakukan MA dalam menjaga integritas para hakim. Akan tetapi, KY sebagai pengawas eksternal berharap langkah pembersihan dilakukan pula dengan menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan KY.

“Berharap MA melaksanakan rekomendasi agar tidak ada lagi hakim atau staf pengadilan yang menjadi korban penangkapan KPK,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Tangerang, Senin (12/3) petang kemarin. Dalam operasi kali ini, KPK menyasar tujuh aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

“Sejak sore menjelang magrib tadi telah diamankan sekitar tujuh orang dan dibawa ke KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (12/3) malam.

Ketujuh orang tersebut terdiri atas unsur hakim, panitera, penasihat hukum, dan pengusaha. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap putusan perkara perdata yang berproses di Pengadilan Negeri Tangerang. (rdw/JPC)  

News Reporter