. . .

KPU Maju Kena Mundur Kena

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Dipanggilnya sejumlah Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Markas Kepolisiah Daerah Metro Jakarta Raya (Mapolda Metro Jaya) menuai kontroversi. KPU sebagai penyelenggara pemilu dianggap memiliki posisi serba salah.

Hal tersebut dikarenakan lembaga tersebut menjalankan putusan MA berarti mengabaikan MK berarti yang sama saja menggadaikan konstitusi Indonesia. KPU menjadi korban dari kebijakan yang berbeda yang membuat dilema dimana putusan hukum satu sama lain saling bertabrakan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Ray Rangkuti di Kantor KPU, Rabu (30/1) menjelaskan, KPU dinilai tidak pantas menanggung akibat bertabrakannya suatu keputusan hukum.

“KPU juga institusi yang membuat aturan. KPU hanya penyelenggara pemilu yang menjalankan suatu keputusan. Tidak patut KPU menanggung akibat, apalagi akibat hukum dari sebuah hukum yang bertabrakan. Yang tidak dibuat sendiri aturannya oleh KPU. Saya berharap KPU menjelaskan posisi mereka, bahwa mereka bukan membuat aturan, tapi mereka sedang melaksanakan aturan, beber Rangkuti.

Lebih lanjut, Rangkuti mengatakan, solusi yang paling tepat terhadap masalah ini adalah tiga institusi pembuat aturan ini harus bertemu, bagaimana menyelamatkan kasus ini. “Baik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasu), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK), duduk bersama dan menemukan formulasi yang tepat. Setidaknya KPU harus berkoordinasi. Mana aturan yang harus didahulukan. Supaya jelas KPU berada di posisi seperti mana. Sehingga dengan begitu KPU tidak bisa digugat,” tukasnya.

Rangkuti pun memahami kekhawatiran KPU bilamana menjalankan putusan Bawaslu, dimana Ketua Umum Hanura tidak ada aturan hukum yang mengikat jika ia harus mundur dari kepengurusan partai.

“Ada nggak dasar bagi OSO mundur setelah terpilih sebagai anggota DPD? Nggak ada dasarnya, jadi bisa saja nanti oso juga tidak akan mau mengajukan mundur, kenapa karena nggak ada aturannya dia harus mundur setelah dipilih,” katanya.

Hal lain disampaikan oleh, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz menilai bahwa, Oesman Sapta Odang tidak konsisten terkait pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Menurut dia, OSO seharusnya mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyebut pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan menjadi anggota DPD. Dikarenakan telah memangku jabatan sebagai Ketua Umum Partai Hanura, OSO menandatangani surat pengunduran diri sejumlah pengurus partai yang hendak maju pemilu DPD.

“Ketika surat pengunduran diri itu disetujui oleh pimpinan partai, artinya ia mengakui putusan MK,” kata Donal dalam konferensi pers

Dirinya menambahkan bahwa apa yang terjadi dalam kasus OSO ini, merupakan salah satu cermin tumpang tindihnya penegakan hukum di Indonesia dan yang menjadi korban ialah KPU sendiri selaku penyelenggara pemilu.

Inilah tumpang tindih penegakan hukum di Indonesia dan akhirnya memanfaatkan kelemahan untuk mendapatkan hal yang diinginkan, pungkas Donal.

Sementara itu, Peneliti dari Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut apa yang dilakukan oleh ketua umum Hanura itu berniat membajak penyelenggaraan pemilu.

Demokrasi di Indonesia akan rusak karena pemaksaan kehendak pribadi seperti yang dilakukan OSO, semua aturannya sudah jelas. Namun upaya-upaya terus dilakukan, tuturnya.

Lucius mengatakan seharusnya Polri juga dapat bijak dan memahami mengenai aturan pemilu dan dapat secara responsif dengan menolak laporan OSO karena berpotensi mengganggu pemilu.

“Polri memang wajib memproses semua laporan. Tetapi saat melihat kasus Pemilu seperti OSO saat ini sudah sewajarnya mendukung langkah KPU menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu 2019,” ucap Lucius.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi diperiksa Polda Metro Jaya, Selasa (29/1). Kemarin giliran Ilham Saputra dan Wahyu Setiawan. Hari ini (31/1) giliran Komisioner KPU Viryan Aziz yang bakal menghadap.

Kepada wartawan, Pramono mengaku dicecar 20 pertanyaan. Polisi menanyakan alasan tak dimasukkannya OSO ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Kalimantan Barat.

Pramono menjelaskan, jika KPU sudah memberikan kesempatan dua kali kepada OSO agar namanya bisa masuk ke DCT. Jadi kita memberikan kesempatan dua kali setelah penetapan 20 September. “Dua kesempatan kami berikan pada Desember dan Januari. Itu semua bagian kami menjalankan putusan MA, PTUN, dan Bawaslu,” kata Pramono.

Pramono juga mengaku siap dipanggil kembali jika ada keterangan yang dirasa belum cukup. Pada pemeriksaan Selasa lalu, Pramono mengaku sudah tiba di Mapolda sekitar pukul 14.00 WIB sedangkan Arief Budiman tiba sekira pukup 16.00 WIB. Pemeriksaan yang dilaksanakan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum selesai sekira pukul 23.00 WIB. (khf/fin/tnn)

error: Content is protected !!