. . .

KPU Harus Perbanyak Kampanye Cerdas

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sudah di depan mata termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Sejauh ini, sudah mulai banyak kampanye-kampanye negatif maupun kampanye hitam mulai bertebaran. Paling banyak melalui media sosial.

Untuk dapat mengedukasi pemilih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbanyak kampanye dialogis sebagai bentuk smart campaign atau kampanye cerdas.

Tjahjo mengatakan, kampanye cerdas tersebut yang saat ini sangat dibutuhkan publik. Selain mengedukasi agar pemilih bisa berpikir cerdas dan rasional, tapi kampanye dialogis juga jadi ruang yang tepat menyebar ide dan gagasan sehingga masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin maupun perwakilan mereka. “Saya berharap, pemilu serentak 2019 lebih mengedepankan kampanye dialogis. Kampanye cerdas atau smart campaign,” kata Tjahjo, di Jakarta, Sabtu (8/9).

Karena itu, ia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan memperbanyak ruang kampanye dialogis. Karena lewat kampanye dialogis, kontestan dan tim suksesnya baik yang bersaing di pemilu legislatif atau pemilihan presiden, akan ditantang menawarkan ide, konsep dan gagasan. “Smart campaign dalam.bentuk kampanye dialogis adalah bentuk kampanye dimana parpol dan timses mendekatkan calon pemimpin dengan rakyatnya,” jelas Tjahjo.

Lewat kampanye dialogis pula, komunikasi dengan rakyat akan tercipta dua arah. Calon pemimpin bisa menyerap apa yang jadi aspirasi rakyatnya. Dan, rakyat bisa mendapat ruang untuk bicara. Kampanye dialogis akan mendorong pendewasaan poltik publik.

“Setidaknya calon pemimpin akan mengetahui lebih jauh tentang apa yanh menjadi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Sebaliknya rakyat atau konstituen akan mengenal lebih dekat sosok calon pemimponnya,” katanya.

Daripada kampanye dengan pengerahan massa, menurut Tjahjo, lebih banyak mudharatnya. Sebab kampanye yang lebih mengutamakan pengerahan massa, rentan memicu gesekan. ” Kampanye dialogis yang bisa mendewasakan cara kita berpolitik,” papar Tjahjo.

Menurut Tjahjo kenapa ia merasa perlu mendorong KPU agar lebih memperbanyak smart campaign. Sedianya ada beberapa pertimbangan yang mendasari itu. Terutama  manfaat kampanye dialogis. Pertimbangan pertama, sejatinya kampanye adalah kegiatan kegiatan adu ide dan gagasan,l dan  adu program. Dan adu program hanya bisa dilakukan secarabaik dalam skala pertemuan terbatas.  Bisa disemai dengan baik dalam bentuk dialog. Itu ruang untuk  uji program. “Itu hanya mungkin dilakukan secara baik dalam kampanye dialogis,” terangnya.

Pertimbangan kedua, lanjut Tjahjo, dalam kampanye dialogis, ada ruang bagi pemilih untuk berfikir secara kritis dan rasional. Menelaah dan menguji  program atau gagasan yag ditawarkan oleh calon atau tim suksesnya. Pertimbangan ketiga, kampanye dialogis memberikan pendiidikan politik yang mencerahkan. Mendidik masyarakat. Dan program-program parpol dan calon pun bisa ditawarkan  lebih transparan serta akuntabel.

“Pertimbangan keempat, dengan kampanye dialogis, masyarakat tidak sekedar berkumpul bersuka ria sebagai massa, tapi lebih partisipatif dan menempatkan rakyat sebagai subyek dalam proses politik dan pembangunan,” ujarnya.

Kampanye dialogis juga dapat mencegah konflik horisontal dan jauh dari kampanye negatif yang mengadu domba dan menyesatkan. Tidak hanya itu, kampanye dialogis lebih efisien dari segi biaya, waktu dan tenaga. ” Dan masih banyak maanfaat lainnya,” ujarnya.

Tjahjo juga kemudian menjelaskan aturan main kampanye yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam peraturan KPU. Menurutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimaksud kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan  menawarkan visi, misi atau citra diri peserta pemilu. “Sementara masa kampanye diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019,” imbuhnya.

Dalam aturan KPU, kata Tjahjo, masa kampanye berlangsung mulai tanggal  23 September 2018  sampai 13 April 2019. Dan pada 14 April 2019 akan memasuki hari tenang. Pencoblosan pemilu serentak sendiri  akan dilaksankan pada 17 April 2019. (HRM/FIN/tnn)

 

error: Content is protected !!