KPK WARNING Dua SKPD Potensi Pemerintah Kota

Berpotensi Masalah Korupsi

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI me-warning dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bandarlampung. Yakni Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTP).

Dua instansi itu dinilai punya potensi masalah karena membawahi 13 mata pajak. Masing-masing pajak air tanah, pajak reklame, penerimaan Perusahaan Jasa Titipan (PJT), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Lalu, pajak restoran, dan pajak hotel. Lalu, pajak hiburan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB), dan pajak rokok.

“Saya minta seluruh izin pengurusan pajak yang tadinya ada di dua instansi itu segera dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kalau sudah, pastikan tidak ada yang tertinggal. Karena banyak contohnya yang saat ini sistemnya sudah bagus, ternyata ada kejadian saber pungli seperti Kota Bandung kemarin,” ingat Koordinator Wilayah Sumatera 2 Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Nasution, di ruang rapat wali kota Pemkot Bandarlampung, Rabu (28/2).

Adlinsyah mengungkapkan BPPRD bisa menjadi leading sector untuk potensi 13 mata pajak ini. Untuk itu, ia akan diskusikan masalah ini terutama soal mata pajak. Khususnya pajak hotel dan restoran. Jangan sampai masih ada penunggak pajak dengan nilai yang besar atau ada pemilik restoran yang tidak mau dimintai pajaknya.

“Padahal sudah jelas hak kita 10 persen,” tandasnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bandarlampung, M. Yusuf Kohar, mengatakan ia sudah mengingatkan agar seluruh bawahannya bersikap profesional dalam bekerja.

“Saya bahkan sudah datangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung karena Kota Bandarlampung sudah dapat tujuh kali penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saya minta BPK juga bersikap profesional. Termasuk kepala dinas dan bawahan saya lainnya. Ini supaya pendapatan luar biasa dan pembangunan meningkat. Saya ingatkan bekerja saja yang baik, selama itu benar akan saya dampingi dan saya akan bertanggungjawab,” tandasnya. (jef/hkw)

News Reporter