. . .

KPK Periksa Dua PNS Cirebon

image_print

Cari Semua Dana Suap

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali adanya dugaan penerimaan hadiah (gratifikasi) lainnya yang diterima tersangka sekaligus Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra (SUN). Pendalaman ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan unsur pasal gratifikasi terkait dugaan suap mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, tim penyidik hari ini memanggil saksi yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kedua PNS yang dimintai keterangan yakni Sri Darmanto dan Supadi.

“Penyidik dijadwalkan memeriksa dua saksi untuk tersangka SUN terkait dugaan suap mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Pemkab Cirebon,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

Febri enggan menjelaskan pokok pertanyaan yang diajukan penyidik. Sebab, menurutnya, hal tersebut termasuk ke dalam materi penyidikan yang tidak bisa diungkap kepada penyidik. Sementara, sambung Febri, penetapan tersangka bagi pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.

“Sri dan Supadi diperiksa terkait dugaan penerimaan-penerimaan hadiah lainnya oleh tersangka SUN,” tuturnya.

Febri Diansyah menuturkan, saat ini fokus penyidikan dilakukan terhadap dua tersangka yang telah ditetapkan, yakni Sunjaya dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. Kata dia, KPK belum menelusuri adanya keterlibatan pihak lain.

“Saya kira aktor-aktor yang memiliki peran signifikan sudah diproses. Kami fokus ke sana dulu,” ujar Febri.

SUAP PERIZINAN

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, saat ini penyidik fokus menyidiki perkara suap mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Pemkab Cirebon. “Penyidik pasti lebih paham tentang mana yang lebih dahulu harus dikerjakan,” ujar Saut melalui pesan singkat kepada Fajar Indonesia Network (FIN/Group Trans Lampung).

Kendati demikian, kata Saut, bukan berarti dugaan perkara suap terkait perizinan proyek di Cirebon luput dari perhatian KPK. Lembaga antirasuah tersebut tetap akan memproses segala kemungkinan tindak pidana korupsi.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Yaitu, Bupati Cirebon periode 2014-2029 Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto. Keduanya diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Cirebon, Jawa Barat, pada 24 Oktober 2018 lalu.

Sunjaya diduga menerima aliran dana dari Gatot sebesar Rp100 juta. Uang tersebut diduga sebagai imbalan atas mutasi dan pelantikan Gatot.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, suap diberikan sebagai tanda terima kasih Gatot terhadap Sunjaya. “Alasannya untuk tanda terima kasih kepada bupati setelah yang memberikan suap dilantik,” kata Alex dalam konferensi pers OTT Cirebon beberapa waktu lalu.

Atas perbuatannya, Sunjaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gatot sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(Riz/fin/tnn)