. . .

KPK Minta Presiden Perbaiki Struktural APIP

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Memperkuat struktural aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dinilai mendesak. Hal ini untuk mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan pimpinan di daerah.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan penguatan APIP itu selain memberikan pemahaman lebih detail bagaimana permainan proyek terjadi hingga adanya revitalisasi struktural.

“Posisi APIP itu nyaris tersandera dan tidak independen. Alasannya karena posisi dan status mereka berada di bawah kepala daerah,” kata Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/10).

Ia menambahkan, APIP yang tidak berada di bawah kepala daerah diharapkan mampu memberikan pengawasan lebih detail. Selain itu juga harus lebih tegas dalam memberikan sanksi.

“Regulasi terhadap rancangan undang-undang sistem pengawasan intern pemerintah harus segera diperbaiki, ” katanya.

Ia meminta kepada Presiden Jokowi dan DPR RI untuk memberikan perhatian lebih dalam menyusun aturan setingkat undang-undang ini.

“Maksudnya dimulai dari proses anggaran, pengadaan sampai memfasilitasi keluhan dari masyarakat bila ditemukan adanya penyimpangan di sektor tertentu,” tandasnya. (NAL/FIN/tnn)