. . .

KPK Lepas Ketua dan Wakil Ketua PN Medan

image_print

Karena Belum Cukup Bukti

TRANSLAMPUNG.COM, MEDAN – Meski awalnya turut terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, namun  hingga saat ini, Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan dan wakilnya, Wahyu Setyo Wibowo masih berstatus saksi. Demikian juga dengan status hukum Hakim Sontan Merauke Sinaga.

“KPK harus cermat hati-hati, KPK punya 24 jam untuk periksa dan klarifikasi. Kalau belum ada alat bukti yang kuat terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dilepaskan pulang,” kata Ketua KPK Agus Raharjo, di kantornya, Rabu (29/8).

Dalam kasus ini, Hakim Merry Purba diduga menerima suap untuk memengaruhi putusan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Tamin Sukardi. Perkara itu dipimpin Wahyu dengan 2 hakim anggota yaitu Merry dan Sontan.

“Diduga pemberian dari TS (Tamin Sukardi) kepada Hakim MP (Merry Purba) terkait putusan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Tamin Sukardi,” ungkap Agus Rahardjo.

Selain Merry, ada 3 tersangka lain yang dijerat KPK yaitu Helpandi selaku panitera pengganti PN Medan, Tamin Sukardi dari unsur swasta, dan Hadi Setiawan yang disebut sebagai orang kepercayaanTamin.

Agus Rahardjo menyebut total commitment fee dari Tamin ke Merry yaitu SGD 280 ribu. Pemberian itu diduga agar Merry mempengaruhi putusan perkara yang menjerat Tamin.

“Hakim MP (Merry Purba) yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut,” ucap Agus.

Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima dan dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ipp/JPC/jpg)