. . .

KPK Belum Terima Jadwal Sidang Tuntutan

image_print

Terkait Kasus Gubernur Jambi Nonaktif Zumi Zola

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Sudah hampir seminggu lebih, pelimpahan pengurusan perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Namun, nampaknya publik masih harus bersabar menunggu Zumi diadili. Sampai saat ini, KPK masih belum menerima jadwal sidang tuntutannya.

“Belum ada sidangnya, jadwalnya belum keluar,” ujar pihak internal KPK yang tidak ingin disebutkan namanya, Jakarta, pada Selasa (14/8). Sebelumnya, lembaga antirasuah melakukan penyerahan barang bukti dan tersangka ke Pengadilan Tipikor pekan lalu.

Pelimpahan pengurusan perkara dugaan suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 serta penerimaan gratifikasi proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017 disetor KPK pada Senin, 6 Oktober 2018 lalu.

KPK belum mengetahui kapan surat pemberitahuan persidangan Zumi keluar. “Baru ke penuntutan. Belum limpah, jadi belum tau jadwalnya kapan,” tambah sumber internal KPK. Namun demikian, dipastikan sidang terhadap orang nomor satu di Jambi itu bakal digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sembari menunggu jadwal sidang keluar, Zumi masih ditahan di Rutan KPK di Kavling C1, di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Sunarso mengatakan, perkara Zumi Zola masih diproses di Pengadilan. Saat ini, status kasus ini masih diproses dan belum limpah. “Belum limpah, maaih proses,” ucapnya saat dihubungi pewarta.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan status tersangka pada Zumi sejak 24 Januari 2018 lalu. Politisi dari Partai Amanat Nasional itu diduga telah menerima  hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun waktu sebagai gubernur 2016-2021 sebesar Rp6 miliar.

Terkait kasus ini pula, turut ditetapkan saat itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus  Pelaksana tugas Kepala Dinas  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfan.

Kemudian, KPK menetapkan lagi status tersangka pada Zumi dalam kasus gratifikasi pada Selasa, 10 Juli 2018. Mantan artis itu ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pemberian gratifikasi untuk DPRD Provinsi Jambi atau yang sering disebut pemberian uang ‘ketok palu’ guna mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Jambi 2018.

“KPK meningkatkan kembali satu perkara ke penyidikan dengan tersangka ZZ (Zumi Zola Zulkifli) Gubernur Jambi periode 2016-2021,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Penetapan tersangka pada Zumi merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang menjerat anggota DPRD Jambi 2014-2019, Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kepala Dinas PUPR Jambi, Arfan, dan Asisten Daerah 3 Jambi, Saipudin.

Keempatnya telah divonis Pengadilan Tipikor Jambi. Tetapi tiga di antaranya mengajukan banding. Arfan, Erwan, dan Syaifudin mengajukan banding atas vonis tersebut, sementara Supriyono telah menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

Dalam kasus ini, KPK menduga ada keterlibatan Zumi Zola. Zumi dinilai mengetahui dan meyetujui terkait ‘uang ketok palu’ tersebut. Zumi Zola juga meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR, Arfan, dan Asisten Daerah II, Syaifuddin, untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD Jambi 2018.

Selain itu, Zumi Zola diduga memerintahkan pengumpulan dana dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pinjaman pada pihak lain. Pengumpulan dana tersebut diketahui untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar mengetuk palu APBDP Jambi 2018. “Dari dana yang terkumpul, ARN (Arfan) melalui orang kepercayaannya telah memberikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi sekitar Rp 3,4 miliar,” kata Basaria. (RIF/FIN)