. . .

KPK akan Tetapkan Tersangka Baru

image_print

Pada Kasus Cirebon

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tengah melakukan pengembangan kasus terkait dugaan suap mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Hal ini terungkap usai KPK memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi lain yang diterima tersangka sekaligus Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, saat ini fokus penanganan perkara pasca operasi tangkap tangan (OTT) di Cirebon beberapa waktu lalu yakni mengembangkan kasus kepada informasi dugaan-dugaan praktik korupsi lain yang dikantongi KPK. Akan tetapi, Saut mengaku belum bisa mengungkap arah pengembangan kasus tersebut.

“Nanti saya cek dulu perkembangan kasus Cirebon seperti apa pasca OTT. Karena saat ini masih pendalaman pengembangan kasusnya,” ujar Saut ketika dikonfirmasi Fajar Indonesia Network (FIN/Group Trans Lampung), Selasa (20/11).

Saut menjelaskan, belum dipanggilnya pihak-pihak lain hingga saat ini setelah pemeriksaan empat pegawai bank pada Kamis (15/11) lalu, bukan sebagai bentuk penundaan penanganan kasus Cirebon. Menurutnya, KPK tidak mungkin bersikap tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Apalagi, memiliki daftar prioritas terkait kasus-kasus yang akan didahului penyidikannya.

Kendati demikian, Saut menyatakan belum bisa mengungkap lebih jauh mengenai pengembangan kasus terkait dugaan tindak pidana korupsi lain di Cirebon. Pasalnya, dirinya enggan berspekulasi tentang hal itu. Namun, ia menegaskan, segala perkembangan kasus yang berhasil diungkap penyidik akan diungkap kepada publik, termasuk penetapan tersangka lain terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Gak usah disebut dulu ya (arah pengembangan kasus Cirebon). Nanti kalau ada perkembangan lain dan pihak-pihak yang terlibat akan disampaikan ke publik,” tuturnya.

Saut Situmorang mengatakan, penyidikan yang dilakukan KPK terhadap kasus dugaan korupsi di Pemkab Cirebon dilakukan secara hati-hati. Maka dari itu, proses penanganan kasus tersebut terkesan lambat hingga belum ditetapkannya pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat sebagai tersangka.

“Penyidikan itu secara formil dan materil harus dilakukan secara prudent (hati-hati). Lambat laun semuanya akan jelas,” pungkas Saut.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Yaitu, Bupati Cirebon periode 2014-2029 Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto. Keduanya diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Cirebon, Jawa Barat, pada 24 Oktober 2018 lalu.

Sunjaya diduga menerima aliran dana dari Gatot sebesar Rp100 juta. Uang tersebut diduga sebagai imbalan atas mutasi dan pelantikan Gatot. Alasannya, sebagai tanda terima kasih Gatot kepada Sunjata. Dana diserahkan usai Gatot dilantik Sunjaya sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah bukti saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pada 24 Oktober 2018 lalu. Yakni, uang sebesar Rp385.965.000 dengan rincian, Rp116 juta dalam pecahan seratus ribu, serta Rp269.965.000 dalam pecahan lima puluh ribu. Bukti ini yang menjadi dugaan dasar bahwa ada gratifikasi selain yang diberikan Gatot kepada Sunjaya.

Atas perbuatannya, Sunjaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gatot sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Riz/FIN/tnn)