Komisi II: BPPRD Bisa Berikan Sanksi Moral Pada Penunggak Pajak

0
260
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  Kota Bandarlampung harus tegas dan berikan sanksi moral para perusahaan di Bandarlampung yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahunan. Hal itu disampaikan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandarlampung, M. Yusuf Erdiansyah Putra (Fraksi Hanura) kepada Trans Lampung via telpon, Senin (13/11).

Erdiansyah mengatakan bahwa BPPRD harus memberikan efek jera kepada perusahan Wajib Pajak (WP) agar tidak menghambat penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandarlampung.

“BPPRD harus tegas, bila perlu beri sanksi moral dengan menempel pengumuman di perusahaan itu atau dengan membuat spanduk tentang nama-nama perusahaan yang menunggak pajak,” ucapnya.

Dia menambahkan, bahwa perusahaan yang sadar akan wajib pajak harus segera membayar atau melapor kepihak yang terkait.

“Kalau ada etikat baik harusnyamereka segera melapor, toh kalaupun mereka keberatan dengan beban pajak yang ditanggung sedangkan perusahaan mereka dalam keadaan pailit atau keuangannya sedang memburuk dapat langsung melapor. Jangan berlarut-larut hingga tahunan,” ujarnya.

Sebelumnya, tutup buku di akhir tahun ini, BPPRD  Kota Bandarlampung terus berupaya mengejar wajib pajak, yang menunggak pembayaran PBB.

Kepala BPPRD Bandarlampung, Yanwardi, mengatakan masih cukup banyak perusahaan yang beraktifitas di Kota Bandarlampung, namun belum menyelesaikan kewajibannya membayar pajak.

“Kami minta perusahaan yang beroperasi di kota ini bisa kooperatif. Bayar PBB dan pajak hiburannya. Ini semua untuk pembangunan kota. Jangan mereka usaha di sini tapi kewajibannya dilupakan,” kata Yanwardi, di ruang kerjanya, Jumat lalu (10/11).

Diungkapkannya, beberapa unit usaha yang belum membayar pajak di antaranya Gedung Graha Mandala, Toko Mitra 10, PT. Wisma Mas, PT. Servitia Cemerlang dan lainnya.

Padahal, BPPRD telah memberikan berbagai keringanan seperti penghapusan denda.

“Kami bergerak terus, dengan memberikan keringanan. Jika telat satu bulan denda dua persen perbulan, maksimal 24 bulan. Keringanan ini akan diperpanjang sampai Desember. Kalau sudah lewat akan kena denda lagi,” jelas Yanwardi.

Jika dirinci, beberapa perusahana dan unit usaha ini menunggak pajak hingga ratusan juta rupiah, yang berguna bagi pemasukan kas daerah pemkot.

“Iya, tunggakan PBB dunia usaha di Kota Bandarlampung ini kalau ditotal mencapai ratusan juta. Banyak juga kalau mereka bayar semua untuk pemasukan kas daerah,” kata Yanwardi. (hkw)