KIP RI Sebut Gugatan Alfamart Salah Alamat

0
613
views

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) Yhannu Setyawan menilai, gugatan yang dilayangkan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (PT SAT) atau lebih dikenal dengan Alfamart melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 16/PDT.G/2017/PN.Tng tertanggal 10 Januari 2017 kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai Tergugat 1 salah alamat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, Komisi Informasi tidak dapat dijadikan tergugat dalam memutuskan sengketa informasi dan tidak dapat menjadi para pihak dalam upaya hukum keberatan atau tidak menerima atas putusan Komisi Informasi. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyebutkan bahwa: “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon lnformasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”.

“Alfamart dan Kuasa Hukumnya harus lebih cermat dalam menyusun gugatannya agar tidak terkesan mengada-ada,” ujar Yhannu di Jakarta, Senin (13/2). Ia menjelaskan, upaya hukum yang dapat dilakukan Alfamart jika tidak menerima putusan Komisi Informasi adalah dengan mengajukan keberatan secara tertulis atas putusan itu kepada pengadilan yang berwenang, bukannya dengan menggugat Komisi Informasi Pusat.

Transparansi Donasi Alfamart

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat mengeluarkan putusan sengketa informasi antara Pemohon Mustolih dengan Termohon PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016 di Jakarta, Senin (19/12/16). Dalam putusan tersebut, KIP RI mewajibkan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk memberikan informasi yang diminta kepada Pemohon sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Majelis Komisioner KIP berpendapat, meski berstatus perkumpulan berbadan hukum usaha yang berbentuk perseroan, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk melakukan kegiatan di luar kegiatan usaha yakni mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Dari sumbangan tersebut, berdasarkan SK Kementerian Sosial No. 22/HUK-PS/2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tangerang, sebesar 10% dari dana yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan.

Dengan demikian, kegiatan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk berupa penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) pengelolaannya didanai atau bersumber dari sumbangan masyarakat sehingga yang bersangkutan dapat disebut sebagai badan publik non pemerintah yang wajib tunduk terhadap UU KIP. Hal tersebut khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 UU KIP berikut Penjelesannya. Meski begitu, informasi yang wajib dibuka oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk adalah hanya seputar kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan peyaluran sumbangan (donasi) dari masyarakat saja sebagaimana yang diminta oleh Pemohon Mustolih. Tidak termasuk informasi seputar aktivitas bisnis komersil perusahaan.

Selain itu, putusan KIP RI juga menyebutkan, dalam laporan tahunan perusahaan (annual report) 2015, Alfamart mengabungkan penggunaan dana donasi dengan laporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (corporate social responsibility). Pada laporan tahunannya tentang CSR di halaman 126 hingga 129, perusahaan memasukkan penggunaan donasi konsumen sebagai bentuk CSR. PT SAT menguraikan kegiatan donasi konsumen dengan pihak-pihak yang menerima. Hasil sumbangan harusnya dilaporkan secara terpisah dari laporan CSR Termohon (PT SAT) sesuai dengan UU No 40/2007 dan PP No 47/2012.

“Kami mendukung siapapun pihak yang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan donasi kepada mereka yang berhak/membutuhkan, sepanjang itu sesuai aturan yang berlaku,” ujar Yhannu. Namun, lanjut Yhannu, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga, hal itu harus dibarengi pula dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas kepada publik sebagai donatur. “Mereka berhak atas semua informasi seputar donasi tersebut,” tandasnya.(rls/