. . .

KIM Berpeluang Didahulukan, Industri Pertahanan Menyusul

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Megaproyek Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus tak lama lagi akan memasuki tahap ground breaking. Itu menyusul terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL), setelah beberapa tahun ”tersendat.” Dengan adanya HPL, maka rencana megaproyek KIM sudah memiliki kepastian hukum.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega menjelaskan, empat sertifikat HPL sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR). Kemudian PT. Pertamina selaku pemilik lahan KIM, juga sudah menujuk anak perusahaannya, yaitu Trans Kontinental untuk menggarap KIM.

”Dengan terbitnya HPL KIM, maka sudah ada kepastian hukum. Harapannya Pertamina, Trans Kontinental, dan Repindo Jagat Raya bisa menyiapkan dokumen  berkaitan dengan izin kawasan industri,” ujar Hendra Wijaya Mega, Rabu (10/10).

Meskipun pergerakannya tak terlihat, dia menegaskan, KIM Tanggamus terus berproses. Pada tanggal 14 September di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang diikuti Plt. Sekretaris Bappeda, setelah HPL terbit, tahapan selanjutnya adalah perjanjian kerjasama antara Trans Kontinental dengan Repindo Jagat Raya. Hal itu penting, sebab dengan adanya kesepakatan antara dua perusahaan tersebut, maka selanjutnya dibuatkan izin kawasan usaha industri.

”Masukan dari Kemenperin, izin kawasan industri dapat diterbitkan melalui layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Saat ini juklak dan juknisnya sedang diproses. Dengan adanya sistem itu, lebih mudah. Sebab izin bisa keluar dulu dan persyaratan yang dibutuhkan bisa menyusul. Dengan jangka waktu yang telah ditentukan,” terang Hendra Wijaya Mega.

Setelah semua perizinan rampung, dia melanjutkan, tahapan selanjutnya adalah ground breaking KIM. Tahapan itu di-handle langsung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Rencananya ground breaking dihadiri Presiden Joko Widodo,” tutur Hendra Wijaya Mega.

Sementara Plt. Sekretaris Bappeda Tanggamus, Yadi Mulyadi menerangkan, sebagai tahap awal lahan yang digarap untuk KIM seluas kurang lebih 800 hektare. Yang harus disiapkan adalah infrastruktur pendukung kawasan industri. Seperti jalan, jaringan air bersih, dan jaringan listrik.

”Kalau jalan, kita berkoordinasi dengan provinsi. Nantinya dibuat jalan baru melalui atas. Pertamina juga sudah setuju untuk membebaskan lahan di jalan yang nantinya menjadi jalan nasional tersebut. Kemudian Pemkab Tanggamus juga bekerjasama dengan pemprov agar perusahaan daerah, bisa ikut berperan dalam membangun kawasan industri,” papar Yadi Mulyadi.

Kemudian mengenai prioritas antara KIM atau Industri Pertahanan yang lebih dulu, Yadi mengungkapkan, jika KIM yang lebih didahulukan. Itu sesuai hasil rapat di Kemenperin.

”KIM ini cukup menjanjikan dan sepertinya KIM duluan dibangun. Setelah itu baru industri pertahanan,” tandas Yadi. (ayp)

 

error: Content is protected !!