. . .

Khamami Tolak Izin Penambangan Batu Bara di Wilayahnya

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, MESUJI — Terkait Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Batubara di dua kecamatan yaitu kecamatan Tanjung Raya seluas 4.795 Ha dan Kecamatan Panca Jaya  seluas 3.341 Ha yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji yang sudah dikeluarkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu (DPMPT) Provinsi Lampung bakal menuai protes dan penolakan  dari pemerintah dan masyarakat Mesuji.

Hal itu dikatakan Putrawan Jisa Putra SH Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu (DPMPT)Kabupaten Mesuji menanggapi soal Izin Usaha pertambangan yang sudah diberikan kepada PT.Nokano Coal Mining dan PT Indotex Pratama Jaya dari Jakarta, untuk Eksplorasi di wilayah kabupaten Mesuji.

“Kita akan menggelar rapat lintas OPD senin (12/11) dan akan menyimpulkan langkah-langkah yang akan diambil berkaitan dengan terbitnya SK tersebut,”jelas Putrawan, jumat (09/11).

Putrawan menegaskan, bahwa IUP operasional itu tidak serta merta dapat dilaksanakan.Banyak hal yang harus di lakukan oleh pemegang iup diantaranya berkaitan dengan pembebasan lahan,  laporan pematokan batas wilayah, dan perusahaan harus mempunyai sertifikat clean and clear yang diterbitkan oleh kementerian ESDM dan lain lain. karena pada dasarnya kedua perusahaan itu baru secara de jure mengusai tetapi secara de facto perusahaan tersebut belum menguasai apa apa.

“Saya yakin masyarakat Mesuji sudah cerdas dan tidak serta merta menjual lahan dan lebih cenderung memikirkan dampak lingkungan,  habitat, kelangsungan hidup dan yang paling penting kita dipahami bersama adalah kelestarian lingkungan adalah sesuatu yang sangat berharga sebagai warisan untuk anak cucu kita kedepan,”terangnya.

Putrawan juga  menjelaskan dengan berlakunya undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi lampung,dan dipertegas lagi dengan peraturan menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan bidang Mineral Batubara (Minerba)bahwa ada 2 IUP Operasi Produksi batubara di Kabupaten Mesuji  yang sudah terbit yaitu PT. Nokano Coal Mining  dan PT. Indotex Pratama Jaya.

Adapun penerbitan tersebut berdasarkan tindak lanjut hasil putusan pengadilan PTUN Bandar Lampung yang memenangkan pihak perusahaan,  yang sebelumnya gubernur lampung melalui Dinas PMPTSP Provinsi menerbitkan SK pengakhiran terhadap seluruh IUP Eksplorasi di wilayah provinsi Lampung yg telah habis masa berlakunya.

“Ya termasuk ke kedua IUP diatas, dan menolak permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Atas dasar penolakan tersebut kedua perusahaan mengajukan gugatan atas keputusan Tata Usaha Negara di maksud ke PTUN bandar lampung, dan hasil sidang PTUN memutuskan permohonan penggungat di kabulkan,”papar Putrawan.

Sebelumnya Bupati Mesuji, Khamami juga menangapi tidak setuju bahkan menolak  dengan di terbitkannya Surat Keputusan tentang persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara yang di keluarkan Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTP) Provinsi Lampung  kepada kedua  PT yang sudah mendapatkan persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi batu bara kepada PT. Nokano Coal Mining  dan Ir. S. M. Semenakana selaku Direktur PT INDOTEX PRATAMA JAYA yang yang beralamat di Ruko Mega Grosir Mas Blok E1/9 Jl.Letjend Suprapto Jakarta.

Sebelumnya, Bupati Mesuji Khamami juga mengaku kurang setuju atas di keluarkannya surat Keputusa Izin Usaha Pertambangan (IUP) oprasi produksi batubara di kabupaten Mesuji yang di keluarkan oleh Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTP) Provinsi Lampung.

“Saya selaku Bupati Mesuji kurang setuju Atas Izin Oprasi Produksi Batubara di kabupaten mesuji ini, Kalau lahan di Mesuji di gali puluhan atau ratusan meter di ambil batu baranya mau jadi apa, saat ini untuk pengrajin bata saja yang menggali 3 meteran sedang kita upayakan untuk stop. dan memulai dengan menggunakan batako yang punya nilai ekonomis yang cepat dan tidak Merusak lingkungan,” Ucapnya Kamis, (08/11).

Diketahui izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara yang di keluarkan ini yang berlokasi di dua kecamatan yang ada di kabupaten mesuji, yaitu Kecamatan Tanjungraya seluas 4.795 Ha, Dan kecamatan Panca Jaya seluas 3.341 Ha.

Sementara untuk waktu Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara yang di keluarkan ini dalam jangka waktu 20 Tahun Sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2038.

Namun sayang IUP operasi produksi Batubara dikabupaten Mesuji bakal ditentang oleh pemerintah masyrakat ormas dan berbagai pihak yang tidak terima dan menolak IUP tersebut.(Nara)