Keuangan RSUD Kotaagung Semrawut, Tanggamus ‘Puasa’ WTP 2017 

0
451
views

 

TRANSLAMPUNG.COM, KOTAAGUNG – Tak mau dituding ‘memelihara’ tradisi lama carut-marut pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Islamic Kotaagung, menejemen baru RSUD akan audit keuangan per triwulan sekali. Audit tersebut juga melibatkan Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanggamus. Hal itu dilakukan untuk semakin mempersempit celah penyalahgunaan uang negara yang dikucurkan ke rumah sakit plat merah tersebut.

 

Direktur Umum RSUD Kotaagung dr. Yudhi Indarto mengatakan, hal itu sebagai salah satu pembenahan. Sebab dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung, buruknya manajemen keuangan di RSUD Kotaagung jadi faktor utama penyebab gagalnya Tanggamus meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2017.

 

“Sehingga kami akan lakukan pembenahan, baik dari segi menejemen kepegawaian dan pengelolaan keuangan. Untuk melakukan itu, kami libatkan Inspektorat dan BPKAD untuk evaluasi setiap tiga bulan sekali. Sebab kami juga tidak bisa membenahi sendiri tanpa dukungan dan keterlibatan Pemkab Tanggamus,” beber Yudhi, kemarin (6/7).

 

Semua pengelola, menurut dia, akan dikembalikan lagi sesuai aturannya. Sebab Yudhi mengakui, menejemen yang sebelumnya terbukti buruk atas hasil evaluasi BPK. Perbaikan yang sekarang dibenahi khususnya terkait pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, dan belanja modal. Semuanya harus sesuai Peraturan Pemerintah tahun 2005, tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

 

“Sekarang kami sudah mulai berpatokan pada penerapan elektronik katalog (e-katalog). Dengan cara itu transparasi bisa dilakukan,” terang Yudhi.

 

Tak hanya itu, dia juga mengaku, perbaikan menejemen bukan saja untuk kepentingan RSUD Kotaagung tapi juga untuk Tanggamus. Sebab bagusnya menejemen di RSUD Kotaagung membantu Pemkab Tanggamus, pasalnya RSUD Kotaagung salah satu SKPD di jajaran pemkab.

 

“Jadi setelah ini semua settle, kami akan perbaiki nama RSUD Kotaagung dan juga kami mendukung untuk merebut kembali WTP bagi daerah,” tegas Yudhi.

 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan BPK, penyebab Tanggamus tidak mendapatkan WTP karena persoalan keuangan di RSUD Kotaagung yang berstatus Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Pada laporan keuangan tahun 2016, pada kas keuangan dilaporkan ada saldo Rp606,16 juta. Namun dari saldo tersebut, sebesar Rp111,4 juta tidak dapat diyakini keberadaan dan kewajarannya.

 

Selain itu terdapat perhitungan pemungutan dan penyetoran pajak pada bendahara pengeluaran BLUD yang tidak didukung dengan rincian yang memadai. Sebenarnya Pemkab Tanggamus telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian, dan pengumpulan saldo sisa kas di BLUD, namun belum dilaksanakan secara memadai.

 

Kemudian juga pada Laporan Belanja Daerah secara total, Pemkab Tanggamus melaporkan besar belanja Rp1,15 triliun. Dan dari nilai tersebut di antaranya terdapat nilai belanja RSUD Kotaagung Rp2,81 miliar yang tidak didukung rincian laporan yang memadai.

 

Selain itu laporan keuangan Pemkab Tanggamus menyajikan nilai saldo aset lainnya, berupa Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 sebesar Rp830,41 juta. Pada tahun 2016 terdapat kekurangan penyetoran pendapatan retribusi pada RSUD Kotaagung sebesar Rp789,55 juta.

 

“Dari nilai itu lalu ada pengembalian dana sebesar Rp325,39 juta ke Kas RSUD Kotaagung. Lalu ada nilai anggaran Rp437,16 juta pembuatan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) belum selesai. Jika proses pembuatan SKTJM telah selesai, nilai saldo aset di TP/TGR per 31 Desember 2016 meningkat Rp437,16 juta,” tandas Yudhi. (ayp)