. . .

Ketua LPPD akan Laporkan Peratin Pekon

image_print

Terkait Pembangunan Balai Pekon Tidak Sesuai RAB

TRANSLAMPUNG.COM, PESISIR BARAT – Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah (LPPD), Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) mengecam keras terkait pembangunan Balai Pekon (Desa) Kuripan, Kecamatan Pesisir Utara yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ketua LPPD, Farid Wijaya mengatakan, semua pembangunan yang ada di seluruh Indonesia membangun dengan menggunakan RAB, jika tidak menggunakan hal tersebut tentu menyalahi aturan dan masuk katagori indikasi korupsi.

“Saya selaku sekretaris pemekaran sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, dan kami optimis akan melaporkan tindakan yang menyalahi aturan tersebut ke aparat penegak hukum yang di dalamnya yakni kejaksaan negri,” ujarnya saat dijumpai di kantornya, Minggu (25/3).

Dijelaskannya, mengigat tujuan pembuatan Balai Pekon di Kabupaten Pesibar ini guna untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat di tiap pekon-pekon yang tersebar di 11 Kecamatan, utamanya masyrakat miskin baik nelayan, petani dan pedagang.

Sehingga tercapai tujuan pemekaran tersebut dengan diisi dengan hal-hal yang positif dan dapat menaikan tarap kesejahtraan.

“Bukan menyediakan tempat para koruptor, baik di tingkat Pekon hingga tingkat Kabupaten, apa lagi pembangunan balai pekon tersebut mengunakan dana desa (DD)  dan bukan menggunakan uang pribadi tentu sangat jelas Korupsi, karena menggunakan dana dari pemerintah,” terangnya.

Ditambahkannya, selain tidak sesuai dengan RAB, tidak ada bentuk ketransparanan kepada masyrakat itu merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi, mengingat pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang azas mamfaatnya untuk rakyat Pesibar khususnya kepada masyrakat pekon kuripan. Sehingga sangat penting untuk transparan terkait pembangunan yang ada di Pekon setempat, sehingga azas mamfaatnya jelas.

“Kalau masyarakat saja tidak tahu pembangunan yang ada di pekonnya sendiri itu merupakan hal yang sangat lucu mengingat ini sudah tahun 2018, dan bukan jaman penjajahan. Selain itu pembangunan balai pekon tersebut tidak menggunakan akses jalan, trus balai pekon tersebut mau dijadikan apa kandang kambing begitu,” tegasnya.

Farid berharap, kepada Pemerintah Kabupaten Pesibar khususnya aparat penegak hukum yang di dalamnya Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian agar kiranya bisa kroscek ke lapangan guna meninjau langsung pembangunan Pekon Kuripan yang telah terealisasi pada tahun 2017.

Mengingat pembangunan pekon tersebut kuat dugaannya ada indikasi kecurangan dengan membangun tidak sesuai dengan  RAB dan masuk katagori tindak Korupsi.

“Kepada inspektorat agar kiranya bisa memanggil Pratin Pekon tersebut untuk di mintai keterangan dan begitu juga dengan aparat yudikatif, supaya bisa menurunkan personilnya kelapangan guna kroscek pembangunan Pekon tersebut utamanya, Balai Pekon. Sehingga aparat pekon tidak bisa bermain-main terkait pembangunan yang ada di pekon tersebut, mengingat tujuan pembuatan Kabupaten Sai Batin dan para ulama ini supaya Kabupaten bisa menjadi madani, mandiri dan sejahtra sesui dengan moto Kabupaten,” tandasnya.

Sebelumnya, menurut salah satu warga, Asep mengatakan pembangunan yang ada di Pekon Kuripan terkesan asal jadi, dan tanpa mengedepankan kualitas dan mutu bangunan. hal tersebut sangat jelas terlihat oleh mata kepala utamanya dalam pembangunan balai pekon.

“Pada pembangunan gedung tersebut, tidak menggunakan plafon GRC melainkan menggunakan plafon dengan triplek. Dan hal tersebut sangat jelas tidak sesuai dengan RAB,” ujarnya kepada Trans Lampung kamis lalu. (r7/hkw)

error: Content is protected !!