. . .

Ketua DPRD Tubaba Kutuk Oknum Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Pendirian Tower Rugikan Daerah Miliaran Rupiah

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PANARAGAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupate‎n Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung Busroni.,SH, mengutuk para terduga oknum pelaku yang telah menyalahi kewenangan jabatan ‎terkait ketidak jelasan perizinan atau ilegal, pada sejumlah bangunan Tower Base Transceiver Station (BTS)  mengakibatkan kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD)mencapai MiIiaran rupiah.

‎Hal tersebut pasca ketidak jelasan dokumen perizinan atas bangunan sejumlah 59 dari 77 ‎Tower BTS Se-Kabupaten setempat selama ini, yang diduga telah dilegalkan oleh sejumlah oknum terkait untuk memperkaya diri pribadi.

‎Menanggapi itu Ketua DPRD Tubaba Busroni.,SH didampingi Ketua Komisi C Paisol.,SH mengatakan. Jika terbukti adanya indikasi atas berdirinya tower tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah juga resmi dari dinas terkait, itu patut di curigai kuat dugaan ada penyalah gunaan kewenangan jabatan oleh instansi terkait, berarti dinas tersebut sudah main belakang.

“Kita minta terhadap inspektorat jika ditemukan bangunan Tower yang tidak berizin ‎namun tetap berdiri atas rekom oknum pejabat tersebut, maka kami minta kepada pihak penegak hukum dapat mendalami dugaan itu hingga mengusut tuntas.‎” Kata Paisol, saat di hubungi Translampung.com Via telpon pada (24/7/2018) pukul 10:12 WIB.

Lanjut dia, pada 2017 lalu ada pihak prusahan tower yang ingin mendirikan bangunan tower di Tiyuh (Desa) Pulung kencana tepatnya di cucian mobil dan dibelakang kantor Koramil Tiyuh Tirta makmur, namun terkendala administrasi pendanaan perizinan tersebut sangat mahal yang diminta oleh oknum dinas terkait.

‎” Ironisnya ‎ kedua bangunan Tower tersebut tetap berdiri meski diketahui perizinannya tidak lengkap, jadi ini patut kita curigai sebab‎ oknum terkait telah menyalahgunakan wewenang jabatan‎nya. Oleh karena itu, hari senin pada (30/7/2018) mendatang kami akan panggil semua oknum Dinas Perhubungan dan DPM-PTSP untuk pertanyakan legalitas seluruh dokumen pendirian Tower tersebut.” Imbuhnya. (Dirman)

error: Content is protected !!