Ketua Dewan Terima Rekomendasi Pemutusan Kontrak Pasar Smep

0
332
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG–Kekesalan Komisi II DPRD Bandarlampung terhadap PT. Prabu Arta Makmur, selaku pengembang Pasar Smep telah mencapai puncaknya. Lantaran minimnya koordinasi, Komisi II DPRD Bandarlampung akhirnya mengeluarkan rekomendasi pemutusan kontrak PT. Prabu Arta Makmur. Itu setelah PT. Prabu Arta Makmur tiga kali mangkir dari undangan hearing (jejak pendapat) komisi tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung Poltak Aritonang mengatakan, rekomendasi yang diusulkan melalui pimpinan DPRD tersebut adalah bentuk sanksi kepada perusahaan yang sudah berkali-kali mangkir dari panggilan komisi.

“Dalam panggikan ke tiga komisi hari ini (kemarin) Alay (Ferry Sulistiyo) selaku direksi PT. Prabu Arta Makmur lagi-lagi mangkir. Padahal kita akan membahas kelanjutan pembangunan Pasar Smep yang sudah hampir empat tahun mangkrak,” kata Poltak kemarin (28/2).

Menurut Politisi NasDem tersebut, semestinya memalui hearing Alay diharapkan bisa membeberkan apa saja persoalan dalam pembangunan pasar Smep. Masyarakat, terutama pedagang pasar Smep pun bisa mengetahui perkembangan pembagunan pasar.

“Penjelasan Alay semestinya dapat menepis isu yang tidak-tidak soal kelanjutan pembangunan pasar,” ungkap Poltak.

Dia menilai, saat ini pembangunan pasar Smep memang dalam kondisi sangat mempihatinkan. Para pedagang hanya mendapatkan janji demi janji dari pengembang.

“Kalau dia (Alay) datang kan bisa memaparkan rescedul atau site plane pembangunan pasar. Sudah sejauh mana perkembangannya dan apa rencana pembangunannya tahun ini serta sanggup sampai lantai berapa. Tapi ini justru tanpa keterangan apapun dia tidak datang,” sesal Poltak.

Dia menegaskan, hearing bukanlah ajang mencari-cari kesalahan. Akan tetapi pihaknya sebagai anggota legislatif ingin mengetahui progres pembangunan pasar yang mangkrak hampir empat tahunan.

“Sekarang katanya baru ada tiang-tiang, nah itu sampai berapa lama. Kami tekankan Alay jangan hanya mengumbar janji-janji melulu ke pedagang,” tegasnya.

Menanggapi usulan rekomendasi pemutusan kontrak tersebut, Ketua DPRD Badarlampung Wiyadi mengaku sepakat dengan apa yang telah diputuskan komisi II.

“Kalau pemutusan kontrak kerja yang komisi II usulkan itu kita sepakat saja. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan pedagang juga sudah lelah menunggu pembangunan pasar tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, rekomendasi pemmutusan kontrak tersebut jelas tidak main-main. “Kalau nggak salah itu kontrak sudah diperpanjang (adendum) berapa kali, dan saat ini apakah masih adendum lagi, atau bagaimana, ini rekomendasi dari komisi II kita akan kita teruskan ke pemkot,” ucapnya.

Sementara, direksi PT. Prabu Arta Makmur Ferry Sulistiyo, alias Alay mengatakan pihaknya tidak begitu mempermasalahkan jika ada rekomendasi pemutusan kontrak kerja.

“Ya sudah, kita mah nggak masalah mau diputus kontrak. Yang jelas itu saya tidak terima undangan hering-nya. Kalau ditujukan kepasa Ferry Sulistiyo pasti saya datang,” singkat Alay saat dihubungi via ponsel. (tnn)