. . .

Ketua BNR Tubaba Tolak Permen LKH Terkait Satwa Dilindungi, Lukman: Saya Belum Ada Info.

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.‎‎
Ketua Organisasi BNR Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Arif nurrohman.,Sp, ‎satudiantara pecinta juga pelestarian satwa Murai Batu (MB) dikabupaten setempat secara tegas menolak ‎aturan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI.‎‎

‎Hal tersebut setelah ‎Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengeluarkan ketentuan peraturan baru Nomor P20/2018 pengganti PP Nomor 7 tahun 1999‎,  terkait sejumlah tumbuhan berikut satwa yang masuk kategori dilindungi.

‎Menurut Ketua Organisasi ‎BNR Arif nurrohman, juga selaku pelestari satwa Murai Batu (MB) Airlangga Bird Farm Kelurahan daya murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten setempat mengatakan. Pihaknya bersama peletari MB lainnya merasa keberatan atas aturan tersebut sebab itu dapat menimbulkan kekhuatiran bagi masyrakat untuk memelihara burung kicau.

” Dampak negatif dari peraturan itu dapat mengakibatkan kelangkaan pada satwa burung kicau.” Kata Arif melalui pres rilisnya saat dikutip  Translampung.com pada (13/8/2018) pukul 22:20 Wib.

Upaya penyelamat terhadap satwa kicau itu telah dilakukan oleh sejumlah penangkaran yang ada di Tubaba sudah maksimal, tentunya bedasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Artinya, ‎aturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan saat ini dianggap tidak adil karena aturan itu dikeluarkan setelah masyarakat banyak yang berhasil menangkar  burung kicau, dan sekarang dilindungi.

‎” Untuk menangkar pun memelihara burung itu, sekarang harus ada surat izin, dan mengurus surat izin itu saya yakin tidak mudah. Ini berpotensi menimbulkan polemik di kalangan masyarakat pecinta burung, saya duga pemerintah nantinya dapat mengalami kesulitan dalam penerbitan surat izin tersebut,  sebab dalam ketentuannya setiap penangkaran burung harus mengurus surat induk perizinan di BKSDA, ‎dengan rincian aturan, ketika burung sudah berhasil ditangkarkan, maka anak ke-1 dan anak ke-2, tidak boleh dijual dan ‎anak burung boleh diizinkan dijual setelah anak ke-3.” Katanya.

‎Lebih jauh dia katakan, selain mengurus surat induk perizinan, penangkar burung juga ternyata diwajibkan mengurus surat perizinan untuk satu burung, satu surat.

” ‎mengurus perizinan ini tidak mudah, tidak semua masyarakat bisa, dan membutuhkan waktu lama, saya khuatir proses pengurusan izin burung ini justru akan melahirkan praktek kecurangan baru di tata pemerintahan. Pastinya, ‎jika peraturan menteri P20/2018 tentang tumbuhan dan satwa dilindungi tetap diberlakukan, pihaknya cemas populasi burung kicau di Indonesia akan semakin menyusut drastis bahkan menjadi langka.” Terangnya.‎

‎Selama ini,  penangkaran burung menjadi sektor ekonomi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat dan dapat membuka peluang usaha  mulai dari pengrajin sangkar, pakan dan jual beli burung, hal ini terbukti dengan makin banyaknya kios burung dan penangkar burunh berkicau di Tubaba.‎‎

” Sebagai bentuk penolakan terhadap aturan tersebut BNR  Tubaba dan komunitas kicau mania akan ikut aksi bersama seluruh organisasi EO burung, penagkar dan komunitas kicau mania se-lampung untuk menyampaikan aspirasi pecinta dan pelestari burung berkicau di BKSDA bandar lampung pada  14 agustus 2018 untuk menolak aturan tersebut  dan merumuskan kembali aturan mengenai burung kicau dalam kategori satwa dilindungi.‎” Jelasnya.

Menanggapi itu Kepala Dinas Penanaman modal dan perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten setempat Lukmansyah‎ saat dijumpai beberapa waktu lalu pihaknya sejauh inii belum mengetahui adanya perubahan aturan Permen tersebut.

” Saya belum tahu dan tidak mendapat petunjuk dari provinsi, jika itu benar adanya kita juga akan melakukan sosialisasi kepada warga terkait.” Imbuhnya. (Dirman)‎