. . .

Kesuma Dewangsa : Ada Gratifikasi dan Suap Segera Laporkan ke KPK

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESAWARAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran menyarankan kepada seluruh Pegawai terutama yang berada di kabupaten pesawaran agar segera melapor ke- pihak Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK) jika adanya Gratifikasi dan pemberian suap,karna hal ini merupakan pelanggaran hukum dan adminsitratif maupun pidana.

Hal ini diungkapkan Bupati pesawaran Dendi Ramadhona melalui  Sekertaris Daerah Kabupaten (Setdakab ) Pesawaran Kesuma Dewangsa dalam Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Pesawaran, di Aula pemkab setempat, Kamis (4/10/2018).

Menurut Kesemua Dewangsa bahwa dalam hal ini sudah di atur undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK, setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima.

“Kalau ada yang menemukan  indikasi seperti itu harap segeram melaporkan hal ini ke pihak KPK karna ini sudah melanggar hukamu ,”kata Kesuma.

Dirinya menjelaskan, bahwa di Kabupaten Pesawaran pedoman pengendalian gratifikasi diatur dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi. Di satu sisi, pasal 12 UU Tipikor mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi lain pasal 12c UU Tipikor justru memberikan ruang bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk lepas dari jerat hukum, dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melaporkan penerimaan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, terhitung sejak gratifikasi diterima,” ucapnya.

Kesuma juga menjelaskan bahwa terdapat juga keragaman pemahaman tentang gratifikasi. Ada yang memahami gratifikasi identik dengan sesuatu yang selalu salah, moral dan bahkan menyamakan gratifikasi dengan suap.

Pedoman pengendalian gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan sistem pengendalian gratifikasi.

“Nah,keberadaan pedoman ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk menyusun  aturan internal dan menerapkan sistem pengendalian gratifikasi,”pungkasnya (*/ydn).