Kepsek SMP dan MT’s Balam Galau Masa Dinas dan Jam Mengajar Dibatasi

0
357
views

Bandarlampung – Langkah kinerja guru-guru sekolah, termasuk ditingkat SMP, dan MT’s menghadapi kendala terkait masa dinas dan jam mengajar kepala sekolah sekaligus guru harus dibatasi. Kebimbangan ini disampaikan Ketua Musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP-MT’s Kota bandarlampung periode 2013-2016 Muhammad Badrun disela acara musyawarah daerah musyawarah (Musda) MKKS SMP ke IV di Cendana Room Hotel Bukit Randu, Selasa (8/3) lalu.

Badrun yang ditemui Kamis (10/3) mengakui adanya regulasi itu berkat ada Peraturan menteri Pendidikan nasional (Permendiknas) nomor.13/2017 pembaharuan dari permendiknas nomor.28/2010 berkaitan dengan pembatasan masa kerja kepala sekolah. “Dalam kedua permendiknas ini ada masa jabatan kepala sekolah disatu sekolah, jadi masa jabatan itu paling lama tiga periode atau 12 tahun,”ujarnya.

Akibat adanya dua permendiknas itu para kepala sekolah hanya boleh berada disatu sekolah hanya paling lama dua periode. Sedangkan, untuk memenuhi masa jam mengajar guna mencukupi standar setrtifikasi gurunya tidak diperkenankan mengajar disekolah lain. “ini terjadi tak hanya pada kepala sekolah yang guru di bandarlampung, juga nasional. Banyak disuarakan oleh mereka yang juga memimpin dan mengajar beberapa tahun ternyata penyesuaian masa dinas dan mengajar mereka tidak terdata disistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai syarat menerima tunjangan sertifikasi.

Tak hanya itu, dampak negatif lainnya, Direktorat Kemendikbud tidak lagi mengakui ekuivalensi 18 jam dari syarat 24 jam perhari kepala sekolah yang juga berkesempatan mengajar dikelas.
“ya kami (MKKS SMP-MTs’Bandarlampung)paling diakali, kalau memang kalau masih yang bersangkutan masih ada waktu kesempatan mengajar dan tidak menyalahi aturan, bisa dioper kesekolah lain. Akibatnya teman-teman kepsek yang sudah 8 tahun disatu sekolah, mulai dari Dapodik hingga pembayaran sertifikasinya bisa berjalan lancar. Kalau sudah lewat 8 tahun, Dapodik dan sertifikasinya dikunci pusat,”ucapnya.

Akibat pembatasan itu, Badrun mengharapkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) agar bersama Komisi V DPRD dan Dewan Pendidikan Kota Bandarlampung membawa permasalahan ini ketingkat provinsi maupun nasional.Dengan tujuan supaya kedua permendiknas itu direvisi atau bahkan dihapus.
“Kalau mau ada link mengajar, kepala sekolah yang lebih 8 tahun disatu sekolah harus mengajar penuh 24 jam perhari, seperti guru lainnya. Sehingga, kepentingan kepsek dan guru bersertifikasi itu sering bertabrakan. Ini kendala, mungkin nanti bisa jadi masukan dan dorongan keatas agar ketentuan ini dievaluasi,mungkin direvisi,”pintanya.

Menanggapi hal ini, Kadisdik Bandar Lampung Suhendar Zuber, Kamis (10/3) mengaku akan mengupayakan aspirasi kegaulan kepala sekolah SMP-MT’s berbagai stakeholder terkait ditingkat provinsi atau bahkan tembus dilevel nasional.
“kami sangat merespon pembatasan masa jabatan (kepala sekolah) yang dibarengi masa mengajar yang erat dengan pencapaian sertifikasi. Memang ada catatan dari inspektorat jendral Kemendikbud bahwa Bandarlampung salah satu Kota pemerintahan daerah yang masa masa dinasnya terlama tapi tidak dibarengi masa jam mengajarnya,”paparnya.

Sebelum diaspirasikan, Suhendar mengakui sudah melaporkan permasalahan ini dengan Walikota bandarlampung, Herman HN dan direspon baik. selain melaporkan, pihaknya sudah menugaskan Kabiddikdas,Tatang Setiadi untuk membawa aspirasi ini agar dibicarakan dengan pihak provinsi, sehingga gaungnya juga bisa terasa ditingkat pusat.

“beliau minta nama-nama guru agar diinventarisir termasuk yang bakal pensiun tapi sertifikasinya mandek. Langkah ini bentuk kepedulian beliau yang memprioritaskan keberhasilan pendidikan sebagai langkah kerja pemerintahannya.Semuanya dihitung teliti, termasuk konsekuensinya. Beliau juga meminta agar kebijakan itu dibawa(diupayakan) kepusat agar tidak banyak terkorbankan,”pungkasnya. (ins)