. . .

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan

image_print

Tidak Pecat PNS Koruptor

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menyepakati komitmen untuk mempercepat pemberhentian tidak dengan hormat 2.357 PNS yang terlibat korupsi. Terlebih yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Mendagri, Tjahjo Kumolo dan MenPAN-RB, Syafruddin. Kerjasama ketika institusi tersebut melahirkan lima poin yang disepakati.

Poin pertama, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Kedua, penjatuhan sanksi kepada PPK dan pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi kepada para PNS terlibat korupsi dan sudah memiliki keputusan tetap oleh pengadilan.

Ketiga, Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian. Keempat, Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Dan terakhir Monitoring pelaksanaan Keputusan bersama tersebut ini secara terpadu.

“Selain sinergi dengan Kemendagri dan KemenPAN-RB, BKN juga akan bekerja sama dengan komponen daerah. Mulai dari tingkat provinsi, pemerintah kota hingga level kabupaten serta K/L untuk wilayah Pusat,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan.

Untuk penyisiran kasus PNS yang terlibat korupsi di lingkup daerah, lanjut Ridwan, Kantor Regional BKN yang tersebar di 14 titik wilayah Indonesia akan dibantu oleh koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.

“Penuntasan bersama BKN-KPK sudah disepakati dan diteruskan dengan surat BKN perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian untuk meminta PPK Instansi segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap PNS tipikor inkracht di Instansinya,” tambahnya.

Ridwan kembali menegaskan, sejak awal BKN telah menyampaikan bahwa PNS yang terlibat korupsi yang sudah mendapatkan keputusan inkracht wajib diberhentikan dengan tidak hormat pada akhir putusan pengadilan. Tetapi, fakta yang terjadi justru diaktifkan kembali oleh instansinya.

“Untuk itu BKN mengambil langkah pemblokiran data kepegawaian 2.357 PNS tipikor dan meminta PPK Instansi melakukan pemberhentian sehingga kerugian negara akibat pembayaran gaji yang berjalan bisa dicegah,” tutup Ridwan.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menjelaskan Mendagri, Tjahjo Kumolo juga telah menerbitkan Surat Edaran dalam rangka penegakkan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam Surat Edaran tersebut, Tjahjo menegaskan bahwa kasus tipikor merupakan kasus kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dengan demikian pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan, khususnya dalam hal ini ASN untuk memberikan efek jera.

Selain itu, memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahtiar menegaskan, jika nantinya dalam pelaksanaannya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat yang berwenang tidak menjalankan keputusan tersebut, juga akan dikenai sanksi seperti yang sudah diatur dalam PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Sesuai PP 12 tahun 2017 sanksinya berupa pembinaan khusus sampai pemberhentian,” pungkas Bahtiar. (HRM/FIN/tnn)

 

error: Content is protected !!